Pembangunan Pagar Makam di Desa Taan Tanpa Papan Proyek

Berita Utama

foto, Proyek Pagar Makam di Desa Taan. 

Mapos, Mamuju – Warga Desa Taan, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, menyoroti proyek di desa mereka yang dibangun dengan Dana Desa (DD). Lantaran tidak satupun bisa dikenali melalui plank proyek, pendanaannya terkesan misterius.

Menanggapi hal itu, LSM Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar mengkritisi persoalan tersebut.

“Dengan tidak dipasangnya plank nama yang menjelaskan secara terbuka mengenai data pekerjaan proyek dimaksud, mengesankan proyek tidak dilakukan secara terbuka, melainkan tertutup. Karena itu, masyarakat merasa kesulitan untuk melakukan proses pengawasan di lapangan,” ungkap Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Asiz. Sabtu (13/1/2018).

Seharusnya, lanjut Muslim, papan nama (plank proyek) wajib dipasang untuk menjelaskan secara rinci jumlah anggaran, volume pekerjaan dan sumber dana yang dikelola.

“Bisa dibilang, penjabat Desa Taan dan TPK terkesan takut jika anggaran Dana Desa diketahui masyarakat,” ujarnya.

DPP LP21 Tipikor, Hamma. S.

Terkait persoalan itu pula, DPP LP21 Tipikor mengkritik tajam kinerja pihak aparat Desa Taan karena, selama ini, dinilai tidak transparan atau terkesan menutup-nutupi.

“Mestinya aparat desa memasang plank proyek di lokasi. Masyarakat juga perlu mengetahuinya karena proyek tersebut berasal dari keringat rakyat dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas DPP LP21 Tipikor, Hamma. S.

Lebih lanjut Hamma mengatakan, dengan tidak adanya plank nama yang biaya pembuatannya sudah masuk dalam RAB proyek itu, masyarakat mensinyalir adanya main mata antara Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta penjabat Desa Taan.

“Artinya, masyarakat berasumsi negatif dan akan bermuara pada ketidakpercayaan kepada oknum yang terlibat dalam pengerjaan proyek,” sebutnya.

Padahal, Pemkab Mamuju saat ini sedang giat-giatnya mengkampanyekan azas transparansi di semua sektor dan tidak ada yang ditutupi terhadap publik. Hal tersebut sesuai dengan UU NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan KEPRES NO.80 tahun 2003 tentang barang dan jasa wajib memasang papan nama proyek.

Saat diwawancarai lebih lanjut, Hamma meminta kepada aparat penegak hukum, agar memeriksa penjabat dan TPK Desa Taan yang dinilai tidak transparan.

Ia mengatakan, anehnya lagi, Ketua TPKnya pada proyek itu tidak ada, proyek itu dikelolah oleh Bendahara sekcam dengan penjabat Desa Taan, yang juga selaku sekcam Kecamatan Tapalang.

“Saya meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti oleh BPMD dan aparat hukum”, terangnya.

Perlu diketahui, kata Hamma, dalam upaya melakukan konfirmasi terkait persoalan ini, penjabat Desa Taan sempat melawan dengan nada kurang bersahabat dengan bahasa yang tidak sopan, layaknya tidak menghargai mitra Lp21 tipikor.

(maman) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *