Pejabat Bisa Tolak Wartawan yang Belum Bersertifikat

Nasional

Mapos, Medan – Para pejabat publik bisa menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum memiliki sertifikasi lewat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Saat ini peraturannya sedang disiapkan oleh Dewan Pers dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

“Ini suatu hal yang bagus untuk memperjelas profesionalisme wartawan itu sendiri, kemudian untuk mengamankan nara sumber sendiri dari pemberitaan yang tidak jelas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutur Direktur Pengelolaan Media Publik Ditjen IKP, Drs.Sadjan, M.Si usai acara penutupan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Sumatera Utara (Sumut) Angkatan IV di Grand Swiss Bel Hotel Medan.

Dilansir dari web kominfo, Selasa (8/10), Sadjan menjelaskan, ada dua hal nilai strategis, yaitu pertama pengakuan seorang wartawan di depan nara sumber dan yang kedua adalah sertifikasi yang dimiliki oleh para wartawan, ini menunjukkan tingkat profesionalisme yang memang sudah seyogyanya dimiliki oleh para wartawan.

“Jadi dengan memiliki sertifikasi maka wartawan tersebut sudah memiliki tingkat profesionalisme dan pengakuan dari nara sumber dan masyarakat,” tegasnya.

Sadjan menambahkan, untuk mengetahui apakah itu wartawan sudah disertifikasi atau belum maka nara sumber berhak meminta surat keterangan dari wartawan yang akan mewawancarai pejabat tersebut, dan bila wartawannya tidak mempunyai kompetensinya maka pejabat yang bersangkutan berhak menolak dan itu juga dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Pengurus PWI Pusat Dimisioner Atal Sembiring Depari, mengatakan PWI Pusat sudah sertifikasi 3.300 wartawan yang dimulai sejak 2011, sedangkan anggota yang belum disertifikasi sekitar 12 ribu. “Jadi untuk 12 ribu yang belum disertifikasi kita akan usahakan setiap tahun sebanyak seribu atau dua ribu orang untuk disertifikasi,” katanya.

Depari menjelaskan pihaknya telah banyak merekrut penguji dari daerah-daerah, dan itu ada mekanisme penguji. “Kita merekrut penguji dari daerah yang mempunyai ranking, kemudian kita adakan TOT dan magang,” tandas Atal Depari.

(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *