Pandangan MUI Tentang Mahar Politik

Nasional
  • Laporan: H. Hajrul Malik dari Pondok Pesantren Al Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan

Mapos, Kalsel – Pada sidang lanjutan pelaksanaan ijtima’ Ulama yang berlangsung di Pesantren Al Falah, Banjar baru Kalimantan Selatan, memasuki sesi sidang komisi.

Salah satu topik bahasan yang menarik dari komisi B membidangi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (masalah Fiqh Kontemporer) adalah soal “Mahar Politik”

Seperti diketahui bahwa dalam ketatanegaraan kita partai politik memiliki peranan sangat strategis. Partai politik merupakan satu satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Sayang sekali, kedudukan yang startegis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu dealillegal yang belakangan dikenal sebagai Mahar Politik.

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2015 mengatur bahwa ” Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal finansial yang cukup akan kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan, seseorang yang melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian sebaliknya, tidak jarang Partai Politik mau mengusung calon tertentu dengan syarat memberikan imbalan.

Perumusan Masalah

Adapun yang mendasar dibahas dalam Komisi kaitannya dengan tema ini, adalah :
Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lainnya ?

Dari fenomena ini, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti ini adalah hal biasa. Disisi lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukkan jabatan publik seperti kepala daerah dan Presiden ?

Bahwa yang dimaksud mahar Politik adalah suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya, seperti pengusulan atau pemilihan anggota legislatif, Anggota Lembaga negara, kepala daerah, kepala pemerintahan, dan jabatan publik lainnya.

Ketentuan Hukum

Dalam pembahasan atas beberapa masalah terkait dengan tema mahar politik ini, ditetapkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :
1. Mahar Politik sebagimana dimaksud pada pengertian diatas hukumnya haram, karena masuk kategori money politics, sogok, suap atau uang pelicin yang dalam bahasa agama disebut risywah.

2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai calon legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislatif, Anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan Publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.

4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kemaslahatan umum.

Demikian pembahasan komisi B tentang mahar politik, diharapkan Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien, system’politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas, serta menutup dan menghentikan system’politik biaya tinggi yang akhirnya terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik diakomodasi oleh kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *