Operasi Hunting di Mamuju, 12 Pengendara Ditindak

Gambar Operasi Hunting di Mamuju, 12 Pengendara Ditindak

Mapos, Mamuju – Satuan Lalulintas Polres Metro Mamuju menggelar operasi sistem hunting kelengkapan kendaraan bermotor di wilayah Mamuju. Ada 12 pengendara yang mendapatkan sanksi tilang.

Tidak hanya itu, kepolisian juga menindak pelanggaran yang kasatmata. Seperti tidak menggunakan helm, lampu utama sepeda motor, hingga penggunaan knalpot racing.

Operasi penindakan itu terbanyak adalah pelanggar anak dibawah umur.

Kasat Lantas Polres Mamuju, AKP Edi Suntono menyampaikan, operasi itu bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) berlalu lintas sebagaimana telah diatur perundang-undangan.

Operasi hunting, pelajar dapat sanksi tilang.

“Polri khususnya lalu lintas sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial diruang publik melaksanakan atau menggelar operasi dengan sandi hunting,” kata Edi, Senin (11/3/2019).

Dijelaskan Edi, pada operasi hunting, polisi fokus untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang kerap dilanggar pengemudi khususnya roda dua. Diantaranya, melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone saat mengemudi, pengendara belum cukup umur, hingga berboncengan lebih dari satu serta menggunakan knalpot racing.

“Sasaran meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata,” beber Edi.

Edi mengatakan, dari operasi itu, 12 pelanggar berhasil ditindak dengan diberikan sanksi tilang.

“Ada 12 pengendara, kita berikan penindakan tilang. Rata-rata pelanggar anak dibawah umur dan masih pelajar serta menggunakan knalpot racing,” beber Edi.

Edi juga mengimbau peran orang tua agar seyogyanya tidak memberikan kendaraan anaknya yang masih dibawah umur (pelajar).

Dok. Mapos.

“Ini demi menyelamatkan generasi muda dan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas,” kata Edi.

Meski begitu, penindakan hukum kepada anak sekolah yang membawa kendaraan pribadi harus dilakukan dengan simpatik dan humanis.

“Sekarang di jalan raya semakin banyak kendaraan, semakin tinggi angka kecelakaannya, makanya harap semua taati aturan yang ada, misalkan anak di bawah umur jangan dulu diizinkan mengemudi kendaraan bermotor,” ujar Edi.

Edi juga menegaskan tidak akan tebang pilih dalam penertiban ini. Motor besar atau kecil yang memakai knalpot racing akan ditindak.

“Kita tidak peduli itu motor kecil atau motor besar, kalau memang dia menyalahi aturan dan mengganggu karena knalpot yang digunakan sudah tidak standar pabrikan maka akan kita tilang,” tambahnya.

Dok. Mapos

Terkait knalpot bersuara bising, rujukan aturannya adalah Undang Undang No 22\/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengancam sanksi bagi pengguna knalpot bising yakni pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Di satu sisi, ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07\/2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang diteken Menneg LH Rachmat Witoelar pada 6 April 2009. Artinya, lebih dulu dua bulan sebelum UU No 22\/2009 tentang LLAJ yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni 2009.

Dalam Permen LH tersebut disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db.

Edi menyarankan para pemotor lebih baik menggunakan knalpot standar saja.

“Karena knalpot standar kan biasanya tidak ada suara, beda kalau knalpot bawaan sudah dibobok atau knalpot berisik yang beli di toko, itu akan kita tilang karena mengganggu. Intinya, di jalan kita tidak sendiri, kita harus saling menjaga ketertiban dan ketenangan untuk kebaikan bersama,” tegasnya.

(usman)

Baca Juga
caleg sulbar no 23
caleg sulbar no 27
caleg sulbar no 39
caleg sulbar no 42