MUI: Vaksin MR Belum Didaftarkan untuk Proses Sertifikasi Halal

Kesehatan

Mapos, Jakarta¬†–¬†Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin MR belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Adapun laporan dari berbagai daerah dan informasi dari berita di media massa yang isinya terkait pernyataan pejabat Kementerian Kesehatan bahwa Vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan sebagai imunisasi telah dinyatakan halal atau diperbolehkan
penggunaannya oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat dari Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUIKF/VII2017, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa tidak benar MUI telah menyatakan bahwa vaksin MR halal atau boleh digunakan. Sampai saat ini vaksin MR bahkan belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Apabila ada pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa vaksin MR sudah dinyatakan halal atau dibolehkan penggunaannya oleh MUI, maka hal itu adalah pernyataan yang tidak benar dan masuk dalam kategori kebohongan publik.

Berikut isi surat MUI yang dikirimkan melalui surat yang dikirimkan ke Kementerian Kesehatan RI melalui Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek dengan nomor B-904/DP-MUI/VI/2018, tertanggal 25 Juli 2018.

Kepada Yth.
Menteri Kesehatan RI
Ibu Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek
di – Jakarta

Assalamu’alaikum wr wb.
Salam silaturrahim kami sampaikan semoga Ibu beserta jajaran kementerian senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas negara.
Amin

Selanjutnya kami sampaikan bahwa menindaklanjuti laporan dari berbagai
daerah dan informasi dari berita di media massa yang isinya terkait pernyataan
pejabat Kementerian Kesehatan bahwa Vaksin Measles Rubella (MR) yang akan
digunakan sebagai imunisasi telah dinyatakan halal atau diperbolehkan
penggunaannya oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat dari Komisi Fatwa
DP MUI Nomor U-13/MUIKF/VII2017, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama
Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak benar MUI telah menyatakan bahwa vaksin MR halal atau boleh digunakan. Sampai saat ini vaksin MR bahkan belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal. Apabila ada pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa vaksin MR sudah dinyatakan halal atau dibolehkan penggunaannya oleh MUI, maka hal itu adalah pernyataan yang tidak benar dan masuk dalam kategori kebohongan publik.

2. Surat dari komisi fatwa tidak menyatakan kehalalan vaksin MR atau kebolehan
penggunaannya. Secara tegas surat tersebut menyatakan bahwa kehalalan vaksin
MR merupakan syarat utama adanya dukungan dari komisi fatwa terhadap
MR.

3. Imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh
agama Islam. Namun demikian, ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan/vaksin yang halal. Oleh karena itu, kepastian kehalalan vaksin MR sebelum dilakukan imunisasi merupakan bagian dari keimanan dan keyakinan umat Islam yang harus dilindungi, sesuai amanat UUD tahun 1945.

4. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sekali lagi mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk tunduk dan patuh tehadap kententuan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal.

Untuk kepentingan hal tersebut MUI menyatakan kesiapan untuk membantu
Kementerian Kesehatan mencari solusi demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Imunisasi MR yang bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam.

5. Dewan Pimpinan MUI akan mengambil kebijakan secara nasional terkait dengan
vaksin MR ini pada 8 Agustus 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga lbu Menteri Kesehatan kiranya dapat segera merespon surat ini.

Wassalamu’alaikum wr wb.

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,
Komisaris Jenderal,
Prof. Dr. K.H. MA’RUF AMIN

Sekretaris Jenderal
Drs. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag.

Tembusan Yth.
1. Pimpinan DPR RI.
2. Menteri Agama RI.
3. DP MUI Provinsi se-Indonesia.

Surat MUI ke Menteri Kesehatan 

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *