Mengapa Bawaslu Hingga Kini Belum Menertibkan APK yang Melanggar?

  • 26 Nov 2018
  • Politik
  • Sudirman Al Bukhori
  • 32
Gambar Mengapa Bawaslu Hingga Kini Belum Menertibkan APK yang Melanggar?

Mapos, Mamuju – Berjubelnya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang ditempat umum maupum jalan prokotol serta wilayah kantor yang dianggap menyalahi aturan zonasi pemasangan yang telah disepakati sebelumnya bersama pihak Parpol dan KPU.

Namun hingga kini, Bawaslu belum juga menertibkan APK yang melanggar tersebut. Apa kendalanya?

Ditemui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Divisi hukum, Faisal Jumalang mengatakan, pihaknya sampai sekarang belum menertibkan APK dikarenakan belum memiliki anggaran.

“Kita belum memiliki anggaran. Andaikan ada, sudah dari kemarin kami tertibkan. Inilah kendala kami,” ujarnya. Minggu (25/11/2018).

Ia mengatakan, anggaran harus siap kemudian memanggil Satpol PP untuk dilakukan penertiban APK.

Menurutnya, ada beberapa temuan Bawaslu terkait pelanggaran pemasangan APK ditempat umum, seperti di samping kantor DPRD Mamuju, anjungan pantai Manakarra dan lainnya.

“Sebagian yang melanggar kita sudah panggil dan kirimkan surat. Tapi mereka tetap saja ngotot tidak mencabutnya,” imbuhnya.

Namun ia berjanji, awal bulan, pihaknya akan melakukan penertiban APK serta akan melibatkan Satpol PP dan media.

“Ada dan tidaknya anggaran, kami harus turun menertibkan. Kami akan libatkan Satpol PP dan teman-teman media,” pungkasnya.

Ia juga menyesalkan atas ketidaktaatan caleg yang memasang APK diluar ketentuan yang telah disepakati bersama KPU. Apalagi sang caleg sudah membuat pernyataan.

“Sang caleg sudah membuat pernyataan tetapi masih tidak mau menepati janji nya untuk mencopot APK yang ia pasang,” ujarnya.

Faisal berharap, para calon anggota dewan mengetahui dan menaati aturan yang telah dibuat. Pasalnya, hal tersebut demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Kalau kita lihat ada pelanggaran akan kita berikan teguran dan kita minta surat pernyataan. Jika tidak juga dicopot, maka akan kita turunkan paksa,” kata dia.

Faisal menjelaskan, penerbitan APK tersebut sesuai dengan PKPU nomor 33 tahun 2018 tentang aturan kampanye pemilu yang mengatur mengenai desain, materi, ukuran, jumlah, dan lokasi pemasangan APK.

“Aturannya sudah jelas dan tegas. Jika ada APK yang melanggar harus ditertibkan,” katanya.

PKPU 33 itu, kata Faisal, telah jelas mengatur tata cara, mekanisme dan ketetapan bagi para caleg untuk tidak melakukan pemasangan APK di Jalan Protokol.

“Jumlahnya juga dibatasi, yakni lima buah untuk baliho, spanduk 10 buah,” ucapnya.

Bawaslu Mamuju, Divisi Hukum, Faisal Jumalang

Selain itu, para caleg pun dilarang memasang APK di Taman, pohon, hutan kota, sarana umum milik Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan rumah sakit.

(toni)