Menanti Tuntutan JPU dan Dugaan Kriminalisasi 4 Mantan Pimpinan DPRD Sulbar

Hukum

Mapos, Mamuju – Inspektorat dan BPK di Sulbar hingga saat ini tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 di DPRD Sulbar.

Dengan demikian, hingga saat nasib terhadap empat terdakwa pimpinan DPRD Sulbar diambang keputusan.

Selama ini hasil audit BPK dan Inspektorat tidak menemukan adanya kerugian negara
yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Namun dari pihak Kejati Sulselbar dengan menggunakan metode perhitungan institusinya menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 360 M. Kemudian JPU menarik lagi pada item kolusi dan nepotisme.

Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Suryadi, yang hadir dalam memberikan keterangan selaku saksi pada persidangan perkara dugaan tindak pidana Korupsi APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 pada Selasa (15/05/2018) bulan lalu mengatakan, tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan APBD Sulawesi Barat pada tahun Anggaran 2016.

Hal ini disampaikan Suryadi dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penesehat Hukum (PH) dan keempat terdakwa.

Suryadi mengatakan, hasil audit inspektorat dan BPK Sulbar tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan APBD Sulawesi Barat pada tahun Anggaran 2016.

“Iya, tidak ada temuan kerugian Negara,” sebut Suryadi pada persidangan sebagai saksi.

Disamping itu, dari hasil audit BPK tentang pengelolaan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 tidak bermasalah.

“Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu per satu telah diperiksa dan di audit oleh BPK, tidak ada temuan kerugian negara. Hasil audit BPK pada APBD Sulbar tahun 2016 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jawab Suryadi.

Suryadi juga mengatakan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tidak ada masalah dan temuan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan terakhir hasil Audit BPK.

Foto/dokumen sidang dugaan korupsi APBD Sulbar.

Adakah dugaan kriminalisasi terhadap empat mantan pimpinan DPRD itu ? Kita menunggu hasil tuntutan JPU yang akan dibacakan pada hari ini, Kamis (16/8/2018), semoga tidak ditunda. Dan selanjutnya menunggu putusan resmi dari sang hakim.

(toni)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.