Menanggapi Cuitan Sejumlah Honorer, Wabup Majene Langsung Ratas

Majene

Mapos, Majene – Sejumlah tenaga honorer di lingkup Pemkab Majene mengeluh lantaran insentif yang menjadi hak mereka tak dibayarkan sejak Januari 2018.

Menanggapi keluhan dan bahkan cuitan lewat media sosial, Wakil Bupati Majene Lukman usai upacara bendera memperingati hari kebangkitan nasional ke 110 Senin (21/5/2018) di halaman kantor bupati Majene langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan para pimpinan OPD, para camat dan kabag di ruang sekretariat daerah.

Dilansir dari tulisan Anugrahwati di laman humas Pemkab Majene siang ini, dalam ratas Lukman membahas soal pembayaran insentif tenaga honorer/kontrak dan PTT yang hingga pertengahan Mei 2018 belum juga terealisasi.

Dikatakan, sesuai instruksi bupati Majene Fahmi Massiara yang saat ini tengah berada di Jakarta, ia  menitipkan beberapa pesan kepada para pimpinan OPD terkait.

Lukman menyebut pesan Bupati Fami antara lain agar para pimpinan OPD di harapkan untuk tidak meninggalkan tempat atau melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam minggu ini sebelum gaji para tenaga kontrak/honorer, para tenaga PTT dibayarkan.

Selain itu, kata Lukman, Bupati Fahmi juga meminta agar pembayaran gaji honorer harus selesai paling lambat dalam dua hari kedepan.

“Pak Bupati Majene meminta agar tiap pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat atau melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam minggu ini sebelum gaji para tenaga kontrak/honorer, para tenaga PTT dibayarkan. Pak Bupati juga meminta agara pembayaran gaji honorer harus selesai paling lambat dalam dua hari kedepan,“ tegas Lukman.

Sementara Plt Sekertaris Daerah Majene Arifuddin mengatakan, mekanisme pembayaran insentif para tenaga honorer/kontrak dan PTT  berdasarkan pagu anggran tahun 2017. “Artinya, pencairan gaji harus dilengkapi SK tahun 2018 dengan pengacu pembuatan SK tahun 2017. SK 2018 harus secepatnya diselesaikan, saat ini sudah berproses di bagian hukum,” terang Arifuddin.

Disinggung soal rencana penjaringan pegawai tidak tetap daerah (PTTD), Arifuddin mengatakan, penjaringan tenaga PTTD tetap akan berproses di tahun 2018, namun akan berlaku di tahun 2019. Sedangkan untuk kejelasan pemberlakukan tambahan penghasilan pegawai (TPP) direncanakan pada bulan mendatang.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *