Melalui Kemitraan, Kemendes PDTT Dorong Revitalisasi KTM Tobadak

Mamuju

Mapos, Mamuju – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong revitalisasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar melalui pola kemitraan.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, Kemendes PDTT telah menggelar rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, di hotel d’Maleo, dengan pembahasan utama rencana pembangunan berkelanjutan di KTM Tobadak.

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendes PDTT, M. Nurdin.

“Langkah awal dalam merevitalisasi perlu dilakukan perubahan melalui perbaikan sarana dan prasarana transmigrasi yang ada di Mamuju Tengah (Mateng), agar pembangunan di KTM Tobadak dapat memberi dampak yang bersifat jangka panjang,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendes PDTT, M. Nurdin, Selasa, (25/9/2018) malam.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Anggraeni Anwar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Munsir, Wakil Bupati Mateng Amin Jasa, Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, H. Herdin Ismail, Kadis PU Sulbar, H. Nasaruddin, Kelapa BAPPEDA Sulbar, H. Junda Maulana dan para Kepala OPD di Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mateng serta Peserta Pokja lintas sektor.

“Satu hal yang sangat penting dalam mengembangkan KTM ini adalah perlunya keterlibatan semua stekholder, mitra swasta dan perbankan dalam mengembangkan produk unggulan,” sambungnya.

Wakil Gubernur Sulbar Hj. Enny Anggraeni Anwar saat membuka rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, di hotel d’Maleo.

Nurdin menambahkan, kerja sama lintas kementerian maupun lembaga harus dilakukan secara intensif. Ia menjelaskan pada tahun 2018 ini semua stekholder harus bersama-sama saling berkaleborasi dalam peningkatan peran kemajuan pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Nurdin menjelaskan butuh keselarasan dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Pemerintah melalui Kemedes PDTT berkomitmen penuh mengembangkan KTM-KTM yang ada di Sulbar,” ungkap Nurdin.

Nurdin mengatakan, selain aspek produktivitas lahan pertanian, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian bantuan berupa perlengkapan kegiatan belajar mengajar untuk SD pada Transmigrasi Mamuju, bantuan ternak mendukung IPOG, bantuan Rice Milling Unit (RMU), bantuan sarana dan prasarana KTM Tobadak untuk Kabupaten Mateng.

Kadis Transmigrasi Sulbar H. Herdin Ismail saat memberikan lapiran kepanitiaan kegiatan rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, di hotel d’Maleo.

Sementara itu, wakil ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, sebagai mitra kerja Kemendes PDTT, pihaknya mendukung penuh program pengembangan kawasan transmigrasi.

“Apa yang menjadi program kerja pemerintah di sektor pembangunan kawasan transmigrasi adalah usaha bersama yang perlu untuk disajikan ke seluruh stakeholder baik dari pusat sampai ke daerah,” ujarnya.

Ibnu Munzir menegaskan, program yang ada saat ini hanya bisa terus dilaksanakan dengan melalui kerjasama seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah pusat pemerintah daerah hingga pemerintah desa, termasuk DPR RI.

Para OPD rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, di hotel d’Maleo.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar sekaligus membuka rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, mengatakan, program KTM bagian dari kebijakan dan strategi yang bersifat lintas sektor dan multidisiplin.

Dalam manajemen pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang sangat intensif dengan lintas sektor terkait. Untuk itu dibutuhkan pengorganisasian dan tata kelola yang baik agar berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM dilakukan secara bersama dan terpadu oleh pemerintah, badan usaha/swasta dan masyarakat.

Transmigrasi pada dasarnya memiliki makna sebagai upaya untuk menciptakan daya dukung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi serta terciptanya peluang investasi untuk mengembangkan pola kegiatan usaha dan komoditas unggulan.

“Kami berharap melalui rapat ini, ada kesepahaman dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan KTM Tobadak secara terprogram, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel,” kunci Enny.

Peserta rapat kelompok kerja KTM Tobadak dan monev satker Ditjen PK Trans Tahun 2018, di hotel d’Maleo.

Sebelumnya, kunjungan Dirjen PDTT di Majene dengan meresmikan pembangunan jalan dan jembatan di Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Dalam kunjungan tersebut, M. Nurdin sempat melakukan dialog dengan warga transmigrasi.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *