Masyarakat Majene Menggugat : ABM Dituding Sakiti Nurani Masyarakat Majene

Peristiwa

Mapos, Majene – Perjuangan masyarakat Majene atas hak yang dimiliki adalah perjuangan yang tidak akan pernah berhenti khususnya atas hak pembagian participating interest (Pl) Blok Sebuku atau yang biasa semua kumandangkan dalam perjuangan hak atas hasil migas pulau Lere-lerekang.

Perjuangan masyarakat Majene telah dilakukan sejak dulu sehingga menghasilkan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pembagian 50 50 untuk Kabupaten Majene adalah hak masyarakat Kabupaten Majene.

Acuan masyarakat Majene sangat jelas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 20l6 juga pada Kesepakatan bersama dalam Rapat yang melibatkan Wakil Presiden, SKK MIGAS, Menteri ESDM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Daerah Kota Baru dan Pemerintah Kabupaten Majene yang pada pokoknya membagikan Pl 50% Kepada Kabupaten Majene dan 50% Provinsi Sulawesi Barat.

“Sementara pada beberapa hari terakhir Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengambll keputusan berbeda dengan mengambil langkah merubah hasil MoU tersebut dengan porsiran 3 untuk Provinsi, 1 Untuk Kabupaten Majene dan 1 untuk lima kabupaten lain di Sulawesi Barat yaitu Polman, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju utara (Pasangkayu) dan Mamasa. Ini jelas sangat menyakiti hati nurani kita sebagai masyarakat Majene yang dengan kesewenangan Gubernur Sulawesi Barat mengubah MoU yang dimaksud sehingga akan banyak merugikan masyarakat Kabupaten Majene yang sedang dalam kondisi membutuhkan banyak anggaran untuk merubah kondisi pendldlkan, sosial dan ekonomi masyarakat Majene,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Majene, Awi saat menggugat kebijakan Gubernur Sulbar ABM lewat aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Pahlawan Pusat Pertokoan Majene Jum’at (8/8/2018) sore tadi.

Tuntutan masyarakat Majene adalah mengembalikan keputusan MoU yang dimaksud dan dituangkan ke dalam Perda yang menjamin hak masyarakat Majene dapat terpenuhi “Sehingga rasa keadilan yang kami perjuangkan sebagai masyarakat Majene akan betul-betul kami rasakan,” tegasnya.

Tuntutan masyarakat Majene, Pemeritah Daerah Majene dan semua Organisasi se Kabupaten Majene menjadi komitmen perjuangan yang akan terus menuntut dan menggugat hak masyarakat Majene yang telah dlcederai oleh Gubernur Sulawesi Barat All Baal Masdar yang sampai saat ini tidak mengubah kebijakannya dengan masih ngotot membagi PI 3 Untuk Provinsi Sulbar dan 1 Untuk Kabupaten Majene. “Sementara yang wajib dilakukan oleh Gubernur adalah 2,5 persen untuk Kabupaten Majene atau 50 50 atas Pembagian Pl yang dimaksud,” kata Awi.

Untuk itu gugatan dan tuntutan ini akan senantiasa dia kawal dan serukan di jalan-jalan Kabupaten Majene hingga ke sudut daerah masyarakat Kabupaten Majene sebagai aksi perjuangan masyarakat Majene yang memperjuangkan haknya.

“Kami melawan dan kami menggugat Gubernur Sulawesi Barat All Baal Masdar,” tanda Awi Mendez.

Aksi yang dikawal oleh Brimob Polda Sulbar bersenjata lengkap, jajaran Sabhara Polda Sulbar dan puluhan personel Polres Majene ini berjalan aman. Kendaraan yang melintas di jalan Jenderal Sudirman pun tidak terhalang sama sekali.

Kapolres Majene Majene AKBP Asri Effendy berucap banyak terima kasih kepada masyarakat Majene yang melakukan aksi karena sepanjang aksi tidak ada gejolak.

“Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan terkendali. Saya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat yang turun ke jalan tadi dapat melakukan aksi dengan baik,” tandas Kapolres.

(ipunk)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.