LAK Sulbar Desak Bawaslu Panggil Andi Ruskati

Mamuju

Mapos, Mamuju – Ketua Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat (LAK) Sulbar Muslim Fatillah Azis secara tega mendesak pihak Bawaslu untuk memanggil Andi Ruskati. Selasa (17/4/2018).

Andi Ruskati dituding melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran daerah. Dimana Andi Ruskati yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra Sulbar serta istri dari Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) berangkat ke Pasangkayu di PT. Surya Lestari I bersama Gubernur Sulbar.

Keberangkatan Andi Ruskati ke PT. Surya Lestari I mengikuti kunker Gubernur Sulbar sekaligus Andi Ruskati melakukan pelantikan kepada ibu PKK di PT. Surya Lestari I.

Seperti diberitakan sebelumnya, Andi Ruskati yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra Sulbar dan juga istri Gubernur Sulawesi Barat diduga menggunakan fasilitas negara saat kegiatan kunjungan kerja Gubernur Sulbar dan pelantikan ibu PKK di PT. Surya Lestari I.

Sebagai pejabat publik, Andi Ruskati dinilai tidak pantas menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.

Terungkapnya penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi itu diketahui dari spanduk baliho kegiatan kunker Gubernur ke PT. Surya Lestari I. Di spanduk itu, Andi Ruskati berpose menggunakan pakaian partai. Kegiatan tersebut terlaksana kemarin.

Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis meminta agar sebagai pejabat publik maupun istri pejabat Publik, diharapkan agar tidak menggunakan fasilitas Negara yang tidak pada tempatnya (peruntukannya).

Dia juga menyatakan agar Bawaslu diminta untuk segera memanggil Andi Ruskati untuk memberi penjelasan terkait penggunaan fasilitas Negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Peristiwa ini, kata Muslim, dapat disebut sebagai aspek dari berbagai ketentuan peraturan perundang- undangan secara nyata dilanggar oleh Andi Ruskati.

Penyalahgunaan wewenang sekaligus penyalahgunaan penggunaan fasilitas Negara dapat berakibat pada penggunaan hak-hak yang melekat pada Anggota DPR.

“Penggunaan fasilitas Negara yang tidak sesuai dapat menimbulkan konsekuensi biaya- biaya seperti biaya untuk bahan bakar. Biaya-biaya yang timbul tersebut akan dibebankan kepada siapa?,” tanya Muslim.

Foto istimewa.

Dari peristiwa ini, tambah Muslim, kita semua hendaknya belajar untuk berubah. Orientasi dari semua fasilitas yang diberikan Negara kepada pejabat publik tentunya untuk optimalisasi pelayanan.

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *