Kritisi Vonis Bebas 4 Eks Pimpinan DPRD Sulbar, 4 Lembaga Anti Korupsi Desak KY & KPK Investigasi Hakim Tipikor

Mamuju

Mapos, Mamuju¬†–¬†Pasca vonis bebas empat eks pimpinan DPRD Sulbar, Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Harun dan Munandar Wijaya terdakwa dugaan korupsi APBD 2016, empat LSM Anti Korupsi yakni LAK, DERAK, GERAK dan GERPAK Sulbar mengeluarkan pernyataan sikap mengkritisi putusan tersebut.

Dalam pernyatan sikap yang ditegaskan oleh empat LSM anti korupsi itu, mendesak Komisi Yudisial (KY) dan KPK untuk segera melakukan investigasi terhadap hakim yang menangani perkara korupsi empat mantan pimpinan DPRD Sulbar.

Mendorong jaksa untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas empat mantan pimpinan DPRD Sulbar, memperketat pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara korupsi serta mengikutsertakan masyarakat sebagai pemantau jalannya perkara korupsi.

“Tidak ada alasan bagi hakim untuk memutus bebas kasus empat mantan pimpinan DPRD Sulbar. Kita mendorong jaksa untuk kasasi sehingga dapat dikembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakkan hukum,” ujar Koordinator empat lembaga anti korupsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis.

“Jangan jadikan pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi komoditas politik untuk menarik perhatian publik, akan tetapi hasil akhir menyakiti hati rakyat,” sambung Muslim.

Empat lembaga anti korupsi juga menyoroti hakim ketua yang memimpin sidang vonis empat mantan pimpinan DPRD Sulbar.

“Karena itu empat lembaga anti korupsi mendesak Komisi Yudisial dan KPK melakukan investigasi,” sebutnya.

Empat lembaga anti korupsi juga sangat prihatin dan miris dengan vonis bebas yang diberikan kepada empat mantan unsur pimpinan DPRD Sulbar.

“Ini merupakan preseden yang sangat buruk dalam pemberantasan korupsi di Negeri ini. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak rakyat untuk sejahtera, sudah sepatutnya para koruptor diberi hukuman berat bukan malah memanjakannya dengan vonis bebas,” ujarnya.

“Vonis bebas ini sangat mencederai penegakan hukum yang berasaskan equality before the law,” kuncinya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, empat mantan pimpinan DPRD Sulbar divonis bebas.

Hakim Ketua Beslin Sihombing menyebutkan, terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.

Padahal JPU menuntut keempat mantan pimpinan DPRD Sulbar dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan, sesuai dengan pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 20 KUHP.

Keempatnya menurut penyidik kejaksaan dinilai patut bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan proses penyusunan dan pelaksanaan program APBD Sulbar tahun 2016 dengan memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, dimana jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp 80 miliar pada Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Sekwan DPRD Sulbar.

Logo empat lembaga anti korupsi Sulbar

Perlu diketahui, keempat unsur pimpinan DPRD ditetapkan tersangka oleh Kejati Sulselbar pada 4 Oktober 2017 lalu dan kemudian tiga dari empat tersangka melakukan Praperadilan ke PN Makassar atas penetapan tersangka oleh Kejati Sulselbar dan pengajuan Praperadilan ketiga tersangka yakni Andi Mappangara, Harun dan Munandar Wijaya ditolak oleh PN Makassar.

(toni)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.