KPK Bidik Polman

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju¬†–¬†Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, dari aduan masyarakat potensi dugaan korupsi, Kabupaten Polman yang paling tertinggi.

“Kita akan segera menindak lanjutin laporan itu,” kata Alexander Marwata usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi di aula Kantor Gubernur, jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Rabu (11/4/2018).

Ia mengatakan, dari data yang diterima KPK hingga tahun 2018, untuk Polman sebanyak 22 aduan, Mamuju 15 aduan. Terbesar ketiga Kabupaten Pasangkayu sebanyak 7 aduan, Majene 4 aduan.

“Kita utamanakan Polman,” terangnya.

Hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi diantaranya, Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, perwakilan BPKP RI, Kemendagri, LKPP, Gubernur Sulbar dan Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sulbar oleh Wakil Ketua KPK, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD se-Sulbar, BPKP, Kapolda dan Kajari Mamuju.

Komitmen bersama tersebut berisi 10 poin, antara lain, melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebes intervensi dari pihak luar melalui implementasi e-planing dan e-budgeting.

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.
Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan SDA yang terbuka.

Melaksanakana tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel, melaksanakan penguatan APIP dan gerakan menilai resiko sebagai bagian dari implementasi SPIP.

Memperkat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komitmen integritas, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan LPHKPN

Membanngun sinergi dan partisifasi seluruh komponem masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, Melaksankan perbaikan pengelolaan SDM dan Penerapan tunjangan perbaikan penghasilan.

Melaksankan perbaikan manajemen aset daerah dan optomlisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

KPK merilis data pengaduan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

“Kenapa kita hadirkan Kemendagri selaku pembina kepegawaian di tingkat pusat, BPKP, LKPP, Polda dan Kajari, agar terjadi senergi secara berkelanjutan dalam rangka pencegahan korupsi di Sulbar,” kata Alexander Marwata.

(fitri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *