Kejati Periksa Puluhan Anggota DPRD Sulbar

Berita Terbaru Berita Utama Hukum Mamuju Sulawesi Barat

images(1)Mapos. Mamuju  –  Kurang lebih 30 orang mulai dari pejabat Pemprov Sulbar dan anggota DPRD Provinsi Sulbar terperiksa secara marathon terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi ( Tipikor ) penyalagunaan APBD tahun 2016 di Pemerintahan Provinsi Sulbar , Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan ( Sperindik ) dengan nomor : Print -500/R.4/Fd.1/08/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Tim penyidik Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Sulselbar. Pemeriksaan dilakukan kemarin pada tanggal 29/08/2017 namun hanya beberapa yang hadir, lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Kasi Penkum Kejati Sulselbar Salahuddin membenarkan, bahwa memang ada sekitar 26 orang yang terperiksa oleh Tim penyidik Kejati Sulselbar dengan agenda pemeriksaan dan sisanya tidak hadir tanpa alasan yang jelas,  kata Salahuddin, Rabu, (30/08/2017)

Pemeriksaan dilakukan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi APBD 2016 pemerintah Provinsi Sulbar.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa perkara pemeriksaan dugaan Korupsi APBD 2016 termasuk didalamnya adalah pemeriksaan pengelolaan dana aspirasi oleh anggota DPRD Sulbar.

Diduga dengan adanya temuan penyimpangan anggaran APBD tahun 2016 yang berpotensi adanya tindak pidana Korupsi sehingga pihak Kejati sulselbar menaikkan statusnya untuk melakukan tahap penyidikan. Namun untuk lebih detailnya siapa saja nama – nama yang terperiksa berdasarkan Sprindik Tim penyedik Kejati Sulselbar melaluiKasi Penkum meminta kepada rekan-rekan Media untuk memberikan waktu satu hari agar bisa menyebutkan jumlah total anggota DPRD Provinsi Sulbar serta siapa saja nama – nama yang masuk dalam pemeriksaan.

”Saya belum cek apakah sudah jadwalnya anggota DPRD Provinsi Sulbar hari ini diperiksa atau belum. Yang pastinya memang ada rombongan anggota DPRD Sulbar terperiksa, jumlahnya belum saya ketahui.  Mereka diperiksa sebagai saksi terkait adanya dugaan Korupsi APBD 2016 serta pengelolaan dana aspirasi, ” kata Salahuddin.

(maman) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *