Kejati Mulai Usut Proyek Lampu Jalan Tenaga Surya di Polman

Berita Terbaru Berita Utama Hukum Polewali Sulawesi Barat

Mapos, Polman – Kejaksaam Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mulai menindaklanjuti laporan terkait proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya tahun 2016 pada Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polman dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) 2016 – 2017, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal tersebut dilakukan, menyusul laporan dari Aliansi Pemuda Indonesia Kabupaten Polman, di Kejati Sulselbar, beberapa waktu lalu. Dalam laporan itu disebutkan jika pengadaan lampu jalan bertenaga surya tersebut, diperuntukkan untuk masyarakat di pedesaan dan di Kabupaten Polman.

Proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya, dilaporkan lantaran ditemukan adanya indikasi mark up harga hingga diduga bisa berdampak serta berpotensi timbulnya kerugian negara.

Pengadaan lampu jalan bertenaga surya tersebut nilai pengadaannya sebesar Rp23 juta per item. Namun faktanya harga lampu jalan tersebut hanya senilai Rp 17 juta per unitnya.

Sehingga potensi kerugian negara dalam proyek pengadaan lampu jalan bertenaga surya tersebut, ditaksir mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah.

“Berkas laporannya sudah, kita tindaklanjuti,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati, Salahuddin di Kantornya, Rabu (10/1/2018).

Pihaknya pun kata Salahuddin telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus tersebut, untuk menemukan fakta serta ada tidaknya penyimpangan dalam proyek yang berdampak pada timbulnya kerugian negara.
Apalagi katanya, sejak surat perintah penyelidikan (Sprindik) sudah diterbitkan sejak tanggal 5 Oktober 2017 lalu.

“Guna menyelidiki serta menindaklanjuti kasus tersebut. Tim tentunya akan segera melakukan Puldata (Pengumpulan Data) dan Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan),” sebutnya.

Hanya saja Salahuddin belum bisa, mengungkap terlalu jauh soal penanganan kasus tersebut. Sebab menurutnya penanganan kasus tersebut masih dalam proses Puldata dan Pulbaket.

“Belum bisa dipastikan dan masih terlalu dini, untuk menyimpulkan hasilnya seperti apa. Kita baru mau mencari. Ada tidaknya indikasi tindak pidana dalam proyek tersebut,” jelasnya.

(arman) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *