Kejati Kembali Periksa 11 Pejabat Sulbar

Hukum

Mapos, Makassar¬†–¬†Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat terus mendalami kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016.

Hari Selasa (30/1/2018) penyidik kembali memanggil 11 orang dari anggota DPRD Sulbar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Sulbar untuk menjalani pemeriksaan demi kepentingan penyidikan.

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

“Hari ini ada 11 oknum anggota DPRD Sulbar dan TAPD Pemprov Sulbar kita panggil terkait kasus ini,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Ke 11 orang itu masing masing
Syamsul samad, Jamal barambangi, Agus Salim, Fatmawati, Sukri, Yahuda, Samid, Darwis, Rahim, Faika dan habibi.

“Mereka dari tim TAPD dan dari oknum anggota DPRD Sulbar,” kata Salahuddin.

Pemeriksaan para saksi ini terkait proses dan penyalagunaan anggaran APBD Pemprov Sulbar yang diduga melibatkan anggota Dewan.

Perbuatan sejumlah anggota dewan itu diduga memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Sulbar TA. 2016 tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Proyek yang dikerjakan oleh orang-orang dekat oknum Anggota DPRD tersebut dalam kenyataannya banyak ditemukan kurang volume pekerjaan.

Setiap legislator juga diduga kuat menerima fee 10 sampai 15 persen, dari total anggaran tiap proyek yang dikerjakan.

Pemberian Fee tersebut diberikan untuk memuluskan, agar proyek tersebut dianggarkan dan diusulkan dalam APBD. Serta agar bisa dikerjakan oleh cukong proyek tersebut.

Ada indikasi rekayasa, karena dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk digunakan sebagai fee kepada para anggota DPRD tersebut.

(arman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *