Kapolri, Mendes, dan Mendagri Teken MoU Soal Pengawasan Dana Desa




7bf00660-9c39-4e7d-ada7-a136e650b0e7_169

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar video conference (vicon) dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa dengan dua Menteri.

Mapos, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar video conference (vicon) dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa dengan dua Menteri. Keduanya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Kedua acara tersebut diadakan bersamaan di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Lantai 5, Gedung Utama Mabes Polri pukul 07.30 WIB, pagi ini (20/10/2017). Dalam layar video ditayangkan tujuan penandatanganan MoU yaitu untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama antar ketiga pihak ini.
Foto: Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar video conference (vicon) dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa dengan dua Menteri. (Audrey/detikcom)

MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya.

Usai penandatanganan MoU, dilakukan vicon antara Tito, Eko, Tjahjo dengan 33 kapolda serta jajarannya. Acara vicon digelar tertutup setelah wartawan meliput kegiatan penandatanganan MoU.

Rencana MoU ini sudah ada sejak awal Juli 2017. Dua bulan lalu, Tito mengadakan rapat dengan (Kemendes PDTT) soal pengawasan anggaran desa.

“Rencana MoU antara Mendes dengan Polri. Supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8).

Setyo menjelaskan unsur Polri yang akan terlibat langsung pengawasan penyerapan dana desa adalah Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Polri, disebut Setyo, sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.

“Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas. Ini upaya preventif. Upaya respresif itu paling akhir, kalau terjadi penyimpangan,” jelas Setyo.

Setyo saat itu menggambarkan teknis pengawasan dana desa kelak, oleh Polri. Sebagai contoh, seorang kepala desa hendak membangun jalan umum. Maka polisi akan memastikan material bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengerjaan yang tertuang dalam proposal kerja.

“Misalkan kepala desa punya program, misalkan membangun jalan 100 meter, lalu ada nanti spefisikasi teknisnya seperti apa. Nah, kita lakukan pengawasan, betul nggak spesifikasinya, betul nggak dikerjakan pada bulan yang bersangkutan. Kita melakukan pengawasan fisik, pengawasan penggunaan anggaran,” terang Setyo.

(*)

(Sumber : detikNews)

loading...

Instagram

  • Instagram Image
  • Perjuangan Muh. Dimas Ayogya Julianto hingga juara umum 3 nasional pra yuinor A Grand Indonesia Open Archery Championship
  • Penyerahan hadiah
  • Demi olahraga dan panahan di Sulbar khususnya...lbh baik πŸ‘
  • Bersama coach andalan, pak Andre Vieneth 😍😍😍😍😍

Ikuti Kami...