Jokowi Jaga Tensi Politik

Nasional

Silaturahim Jokowi dengan delegasi Persaudaraan Alumni 212 jangan dimaknai untuk kepentingan elektoral. Kepentingan bangsa di atas segalanya…

Oleh : Nur Aivanni (Media Indonesia)

Mapos, Jakarta – Berbagai kalangan menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 sangat positif untuk mendinginkan tensi politik yang cenderung memanas akhir akhir ini.

Dilansir dari harian Media Indonesia edisi Jum’at (27/4/2018), Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, menyatakan pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (22/4), itu telah membuka jalur komunikasi antara ]okowi dan PA 212 yang dinilai selama ini mampat.

“Sekaligus menjadi ajang untuk mengukuhkan persaudaraan sesama muslim dan warga negara. Dengan silaturahim banyak hal bisa didialogkan, salah paham bisa diluruskan, dan semua harapan bisa disampaikan. Kalau ada kritik, disampaikan langsung dan akan mendapat jawaban langsung,” kata Yunahar kepada Media Indonesia, kemarin.

Terkait poin yang disampaikan delegasi PA 212 kepada ]okowi, yakni kriminalisasi ulama. Menurut Yunahar, pemerintah seyogianya menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

“Jangan menjadikan hukum sebagai alat politik untuk membungkam oposan atau orang yang kritis. Siapa pun dia, tidak hanya ulama. Presiden lebih tahu apa yang harus dilakukan,” lanjut Yunahar.

Bagi Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Rohikin Emhas, pertemuan ]okowi dengan PA 212 juga menenteramkan suasana di tahun politik ini.

“Jangan ada lagi yang mencederai kebersamaan untuk Indonesia lebih baik dan beradab. Kami harap tidak ada lagi isu SARA di Pemilu 2019 untuk mengapitalisasi suara, tetapi mengorbankan kebersamaan,” ujar Rohikin.

Di sisi lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta pertemuan Presiden dan PA 212 tidak disempitkan menjadi sekadar berdampak terhadap elektoral. “Proses elektoral itu biar berjalan sendiri. Tugas kita hari ini memperkukuh semangat persaudaraan nasional.”

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pertemuan itu semata-mata membuktikan bahwa ]okowi memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menjalin komunikasi dengan baik.

Tidak intervensi

Ketika bertemu Presiden, delegasi PA 212 yang terdiri atas Muhammad Al-Khaththath, Sobri Lubis, Usamah Hisyam, Slamet Maarif, dan Yusuf Marta itu meminta pemerintah menghentikan proses hukum terhadap Rizieq Sihab.

“Permintaan Persaudaraan Muslim 212 ialah Presiden mengeluarkan SP3 (menghentikan proses hukum) terhadap kasus Rizieq Shihab dan kawankawan. Itu proses hukum. Biarkan hukum yang profesional bekerja. Presiden tidak mau intervensi proses hukum. Tidak ada upaya kriminalisasi pemerintah terhadap ulama,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus percakapan mesum dan pornograii. Adapun Muhammad AlKhaththath, polisi menjerat yang bersangkutan dengan pasal makar.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengakui silaturahim para tokoh PA 212 kepada ]okowi di Bogor, Minggu (22/4), itu hanya menyampaikan pesan agar tidak mengkriminalisasi ulama. “Itu saja. Tidak ada yang lain-lain, murni hanya beautiful meeting.”

(Tulisan ini telah dimuat di Harian Media Indonesia Edisi Jum’at 27 April 2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *