Jangan Dikira Fahmi Tak Peduli Pelosok

Majene

Mapos, Majene – Keluhan masyarakat di pelosok seperti di Kecamatan Ulumanda yang sarana jalannya ibarat kubangan kerbau, membuat Bupati Majene Fahmi Massiara melakukan upaya pendekatan kepada kementerian terkait.

Hasilnya, “Insya Allah akan di bantu peningkatan jalan menuju kawasan transmigrasi pada tahun anggaran 2019,” kata Fahmi Massiara seperti ditirukan Kasubag Protokoler Sekretariat Pemkab Majene Sufyan Ilbas Jum’at (27/4/2018).

Bupati H. Fahmi Massiara didampingi Kapala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Asri Albar tengah melakukan audiens dengan Sekjen Kementerian Desa dan Transmigrasi, Anwar Sanusi di Jakarta pagi tadi.

Bupati H. Fahmi Massiara didampingi Kapala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Asri Albar saat ini kata Sufyan Ilbas tengah melakukan audiens dengan Sekjen Kementerian Desa dan Transmigrasi, Anwar Sanusi terkait sarana jalan kawasan transmigrasi ke Kecamatan Ulumanda di Kantor Kementerian Desa dan Transmigrasi Jakarta.

“Ini bukti kalau Bupati Fahmi sangat memperhatikan daerahnya,” tegas Sufyan Ilbas.

Diketahui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPTT) menetapkan sedikitnya 144 kawasan pengembangan trasmigrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Dari 144 lokasi kawasan transmigrasi itu, termasuk kawasan pengembangan transmigrasi di Kecamatan Ulumanda.

“Iya, sudah ada SK-nya. Ada 144 daerah pengembangan kawasan wisata di Indonesia yang sudah ditetapkan,” kata Asri Albar Kepala Disnakertrans Kabupaten Majene belum lama ini.

Asri menjelaskan, dengan ditetapkannya Ulumanda sebagai kawasan pengembangan wisata, maka Kementerian DPTT dapat menjalankan program terkait transmigrasi.

“Kita akan usulkan beberapa sarana penunjang yang diprogramkan Kementerian DPTT, seperti kawasan pemukiman, perbaikan jalan sebagai sarana penunjang,” aku Asri.

Menurutnya, tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pelaksanaan program kawasan wisata, karena semua program perencanaan melalui lintas kementerian.

“Jalan Ulumanda yang selama ini menjadi keluhan warga, selain kewenangan Pemprov Sulbar, juga akan didukung Kementerian DPTT,” tuturnya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis program pengembangan transmigrasi untuk kawasan pengembangan Ulumanda, yakni Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB), Satuan Pemukiman Pemugaran (SP Pugar) dan Tempatan Transmigrasi.

“Saya akan uraikan, pertama untuk PTB, mendatangkan warga transmigrasi dari luar yang direncanakan daerah tujuan yaitu Tamajannang Desa Ulumanda, kemudian SP Pugar memberdayakan masyarakat lokal, serta Tempatan Trasmigrasi adalah perbaikan fasilitas penunjang,” urai Asri.

Asri mengatakan, dengan keluarnya SK menteri untuk Ulumanda sebagai kawasan pengembangan transmigrasi, maka peningkatan infrasruktur jalan tidak hanya di kawasan pemukiman transmigrasi.

“Peningkatan infrasruktur jalan juga akan dilakukan diluar kawasan transmigrasi, seperti jalan Tabojo ke Ba’ba Lombi, serta beberapa sarana penunjang kawasan trasmigrasi lainnya,” pungkas Asri Albar.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *