Mapos, Makassar – Seorang ibu di Makassar menulis surat kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono. Isi surat ibu tersebut sangat menyentuh hati. Dalam isi suratnya ibu itu seakan tidak percaya apa yang dialaminya.
Dikutip dari TribunNews.com, berikut isi suratnya,
Assalamu alaikum.
Kepada YTH Kapolda Sulsel
Irjen Pol Umar Septono
di
– Makassar
Bismillahi rahmani rahim.
Perkenalkan saya salah satu dari 601 orangtua siswa pendidikan pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Tugas Umum (Gasum) Tahun Anggaran 2017 Angkatan XLII Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polda Sulsel.
Demi kelanjutan dan keselamatan anak saya, sengaja saya tak menyebutkan nama dan alamat jelas.
Kapolda saya anggap mafhum alasannya.
Sebagai guru sekolah negeri di Makassar, kabar lulusnya anak tertua saya setelah lebaran Idul Fitri 2017 lalu adalah kabar membanggakan. Apalagi anak saya lulus tanpa dipungut bayaran, seperti isu dan bisik-bisik selama ini. Alhamdulillah.
Sejak masuk pendidikan awal September 2017, saya dan keluarga mendapat banyak SMS dan ucapan selamat dari keluarga di kampung. Lebaran Idul Adha lalu, banyak keluarga, tetangga dan teman yang memuji dan bertanya bagaimana caranya lulus sekolah polisi.
Setahu saya, biaya sekolah polisi dibiayai negara. Bahkan, anak saya bilang, bulan ini dia sudah mulai dapat gaji Rp 500 ribu sebulan. Alhamdulillah. Bisa dibayangkan bangganya kami.
Namun, setelah pendidikan basis 3 bulan, Oktober 2017 lalu. Kebanggaan itu berubah kaget. Anak saya dapat kwitansi pembayaran dari SPN sebesar Rp2 juta lebih.
Awalnya kami anggap itu biasa. Namun setelah anak saya ada Izin Bermalam Luar (IBL) Oktober 2017 lalu, rasanya setiap pekan ada saja permintaan pembayaran.
Seharusnya setiap akhir pekan, kami senang bisa ketemu anak di rumah. Tapi ini justru khawatir dan takut, anak saya pulang membawa kwitansi pembayaran.
Kami kira, kalau masuk sudah tidak ada lagi pembayaran, ini hampir tiap dua minggu ada kwitansi, ada susu beruang, jaket, ini terakhir ada kabar lagi akan ada pembayara CD dokumentasi Rp 1,7 juta.
Saya terpaksa menjual motor anak untuk menutupi biaya itu. Kalung dan cincin perkawinan istri saya sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.
Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, saya sepertinya merasa sangat tersiksa.
Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah upacara atau apel. Kalau pengumuman resmi pakai micropon dan didengar semua, tapi kalau pengumuman pungutan tidak pakai micropon. Staf SPN datang dan beritahu tiap regu.
Kabar yang saya dapat dari anak, katanya, kakak-kakak angkatannya yang sebelumnya, menjelang akhir pendidikan, Maret 2018, kwintansi akan banyak lagi.
Melalui surat ini saya ingin bertanya ke Kapolda betulkah memang kami harus membayar pungutan sebanyak itu.
Bantulah kami Pak Kapolda. Jangan biarkan kami tidak percaya kepada Polri. Tolong jika memang ada pembayaran seperti ini bisa disampaikan resmi dan sejak awal masa pendidikan agar kami bisa menyiapkan dan pertimbangkan lebih matang.
Terima kasih.
Wassalamu alaikum.
Makassar, 16 Januari 2018
Saya orangtua siswa Sekolah Bintara SPN Batua, Makassar.
(amran)
