Intip, Cara Mendapatkan Proyek

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju – Untuk mendapat pekerjaan atau proyek dari pemerintah ternyata banyak cara. Mulai dari kedekatan penguasa, hingga ada juga menggunakan sedikit gertakan agar mendapat proyek yang di inginkan.

Dari pengakuan sejumlah rekanan yang minta identitas dirinya dirahasiakan, jika rekanan mempunyai hubungan spesial dengan penguasa daerah besar kemungkinan dia akan mendapat proyek yang di inginkan.

Kepastian proyek itu di dapat dengan gampang karena ada titah dari penguasa. Tinggal pergi ke dinas yang di tunjuk, dan sedikit berbisik , ini perintah si anu. Maka, si kepala dinas tidak bisa berbuat banyak. Hanya manggut-manggut setuju.

Cara lain untuk mendapat proyek, semisal untuk proyek yang di danai pusat, lobi-lobi dilakukan oleh rekanan ke dinas yang akan mendapat kucuran dana dari pusat.

Rekanan tak segan-segan mengeluarkan dana yang lumayan besar ke orang dinas yang dipercaya untuk mengurus agar anggaran yang di ajukan di pusat dapat di setujui, dan proyek tersebut jatuh ketangan mereka.

“Istilahnya menjuluk buah, ” pengakuan rekanan tersebut. Namun, tak jarang pula, walaupun di kawal ketat, terkadang ketika proyek itu di lelang, rekanan yang sudah mengeluarkan uang banyak itu kalah.

Dan, ada yang lebih ekstrim lagi, ada rekanan yang berani memberi komitmen fee di depan. Itu dilakukan agar proyek yang di inginkan tidak jatuh ke orang lain. “Terkadang, malah ada oknum dinas yang berani minta fee proyek di depan. Dengan janji proyek dapat di kita, “ujarnya.

Dan, bukan hanya rekanan yang ingin mencicip lezatnya kue proyek dari pemerintah, tak kalah sigap, oknum lembaga swadaya masyarakat dan termasuk juga oknum jurnalis pun menginginkannya. Bahkan, tidak sedikit oknum aparat dan juga oknum anggota dewan ikut dalam pusaran itu.

Dengan dalih pengamanan, dan di takuti boroknya, mereka berupaya mendapat proyek yang diinginkan. Kalau sudah begini, terkadang mau tidak mau suka atau tidak suka, oleh dinas mereka pun di beri.

Namun, tak mau kalah gesiit si oknum dinas, mereka akan di beri pekerjaan dengan syarat wajib pula menyetor fee dinas. Tetapi, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan pejabat dan anggota DPRD, semua rekanan maupun dinas di lingkungan pemerintahan tiarap.

”Takut kena OTT KPK, dan yang dinas takut dengan saber pungli, “kata si kontraktor. Jumat (4/5/2018).

(fitri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *