HUT Ke-73 RI, 383 Narapidana di Sulbar Terima Remisi

Mamuju

Mapos, Mamuju – Tepat di Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia pada Jumat (17/8/2018), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan Remisi Umum (RU) sebanyak 383 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik.

Kepala Rutan kelas IIB Rahman menjelaskan, RU tersebut dalam satu tahap.

Pada RU tahap I sebanyak 383 narapidana mendapat pemotongan masa pidana sebanyak satu sampai tiga bulan dan harus menjalani sisa pidananya.

Rahman menjelaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Khususnya, mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan.

“Remisi selayaknya menjadi harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan,” ujarnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (17/8).

Rahman menjelaskan, rincian rekapitulasi perolehan remisi umum tahun 2018 Sulbar, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum yakni, Lapas Klas IIB Polewali sebanyak 134 orang, Rutan Klas IIB Mamuju 87 orang, Rutan Klas IIB Majene 58 orang, Rutan Klas IIB Pasangkayu 76 orang, cabang Rutan Polewali di Mamasa 18 orang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Mamuju 10 orang.

Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadiah. Melainkan momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan memiliki peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan.

Menurut Rahman, menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental.

“Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis,” jelas Rahman.

Sementara itu, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar menjelaskan, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Yaitu, sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

“Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan,” ujarnya, Jumat (17/8/2018).

Baharuddin menjelaskan, tolak ukur pemberian remisi tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya. Akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar. Dia mengatakan, pemberian remisi ini bukanlah suatu bentuk kemudahan bagi warga binaan untuk dapat cepat bebas, tetapi merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan kembali memilih jalan yang benar

Selain itu, melalui remisi ini juga dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat secara tepat.

Melaui pemberian remisi ini diharapkan akan memberikan kesadaran kepada saudara-saudara untuk selalu berbuat baik dan berperan aktif dalam pembangunan dimasyarakat.

Ilustrasi.

“Narapidana yang mendapatkan remisi bebas hendaknya jangan sampai kembali lagi ke Lapas ini,” pesannya.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *