Hajrul Sebut Postingan Ketua KPU Mamuju di Facebook Dinilai Tidak Etis

Mamuju

Mapos, Mamuju¬†–¬†Terkait postingan Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang di akun facebook miliknya yang diunggah pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 19:53 Wita mendapat reaksi dari sejumlah pihak, diantaranya Sekretaris DPW PKS Sulbar Hajrul Malik.

Di postingannya tersebut, Hamdan Dangkang menulis Jangan jadi lembaga PEMBELA KORUPTOR….!! disertai gambar yang dinilai kurang pantas dan tidak etis.

Kemudian gambar tersebut berubah namun tetap pada status yang sama.

Menanggapi postingan tersebut, Hajrul Malik mengatakan, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang tunduk kepada aturan hukum tertinggi, undang undang Dasar dan undang undang.

PKPU aturan tekhnis kepemiluan, terkait penyelenggaraan pemilu. Yang secara substansi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

“Kami berharap KPU profesional, bukan menggiring opini publik masuk pada ranah moral, apalagi terkesan menjatuhkan citra partai tertentu, itu berbahaya. Sebab dari situlah independensi KPU akan dipertanyakan bahkan bisa diragukan,” tuturnya. Sabtu (1/9/2018).

Postingan foto pertama Hamdan Dangkang di akun facebook miliknya.

Menurut Hajrul, seorang komisioner, tidak boleh komentar di medsos atau posting status atau pasang meme yang bisa dinilai sebagai faktor berpengaruh pada ” setting opinion” apalagi jika sekedar mempertahankan pendapat dan keputusan-keputusan mereka, sebab KPU tidak sendirian sebagai penyelenggara pemilu, ada Bawaslu dan partai politik sebagai peserta.

“Jalankan saja tugas sesuai kewenangan yang diberikan,” terangnya.

Postingan foto kedua Hamdan Dangkang di akun facebook miliknya berubah.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengabulkan permohonan Bacaleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memasukkan kembali salah satu Bacalegnya bernama Maksum Dg Mannassa di Daftar Calon Sementara (DCS).

Dimana sebelumnya, KPU kabupaten Mamuju, menetapkan Maksum Dg Mannassa sebagai Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju.

(usman)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.