Golkar: 1 Tahun Pemerintahan ABM-Enny Tidak Jelas Kemana Arahnya

Politik

Mapos, Mamuju – Anggota DPRD Sulawesi Barat dari fraksi Golkar, H. Sudirman menganggap, roda birokrasi di 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar berjalan dengan arah yang tak jelas.

H. Sudirman bahkan menganalogikan jalannya pemerintahan di Sulawesi Barat seperti pertandingan sepak bola tanpa gawang.

“Kalau kita mau lihat kegiatan yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang kayaknya belum begitu nampak kita lihat. Belum ada peningkatan yang signifikan. Saya lihat ini seperti pemain bola yang tidak punya gawang. Betul ada pemerintahan tapi goalnya tidak jelas mau dibawa ke mana ini bola diarahkan,” ungkap H. Sudirman saat ditemui di gedung DPRD Sulawesi Barat, Rabu kemarin.

Politisi asal Mamasa itu mengaku roda birokrasi memang berjalan. Yang disoalnya hanya arahnya putaran birokrasi itu yang disimpulkannya sama sekali tidak jelas.

“Diakui bahwa roda pemerintahan itu berjalan, tapi outputnya tidak jelas. Sama dengan pemain bola, digiring kemana ini bolanya. Mau di goal-kan kemana. Misalnya kepentingan masyarakat menurut saya tidak ada peningkatan signifikan saya lihat,” sambungnya.

Ketidakjelasan arah birokrasi itu, lanjut H. Sudirman, dapat dilihat dari penempatan pejabat untuk jabatan tertentu di internal pemerintahan provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur kurang memahami mekanisme aturan tentang apa dan bagaimana menempatkan seorang pejabat di jabatan tertentu.

“Kalau tatanan birokrasi ini sekarang saya juga bingung. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang ASN yang kita gunakan, yah boleh dikatakan belum dilaksanakan oleh Gubernur. Kan harus menempatkan pejabat di jabatan tertentu itu yah harus yang profesional. Pelaksanaan fit job yang dilakukan kemarin itu saya anggap formalitas saja karena tidak sesuai juga dengan yang kita lihat, hanya itu-itu saja,” terangnya.

Legislator yang dikenal cukup vokal di DPRD Sulawesi Barat ini juga menyoroti sinkronisasi di internal dan antar lembaga yang ada. Begitu juga komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang disebutnya belum berjalan maksimal.

“Kalau kita lihat antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan ini (eksekutif dan legislatif), saya kira masyarakat umum pun tahu bahwa ada gap, ada jarak di antara DPR dan eksekutif. Kemudian koordinasinya terhadap kabupaten, saya ini orang Mamasa kan, sampai sekarang ini belum ada saya lihat belum ada yang nampak di Mamasa,” jelasnya.

“Saran saya kepada Gubernur, membuka dirilah. Apa yang tidak diinginkan oleh orang banyak coba itu dirubah. Karena memang masih banyak harapan masyarakat yang masih jauh dari kata terpenuhi. Kemudian hubungan Gubernur dan Wakilnya. Ini juga kan tidak bagus kalau terus-terusan seperti itu. Bagaimanapun juga ini akan jadi penilaian tersendiri di masyarakat. Membangun rumah tangga itu kalau suami isteri tidak akur, saya kira anak-anaknya juga akan gagal. Harus introspeksi dirilah. Harus sama-sama menyadari bahwa kapasitas saya seperti ini. Saya kira semua kan sudah jelas tupoksinya antara Gubernur dan Wakil Gubernur, lakukanlah sesuai tupoksi masing-masing. Jangan menyebrang,” simpul H. Sudirman.

(manaf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *