Fraksi Partai Demokrat Tolak Bahas RUU Omnibuslaw Cilaka

0
93

Mapos, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR RI kembali menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Kali ini dengan penolakan mereka untuk membahas RUU Omnibuslaw Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) yang dinilai mencederai rakyat.

FPD menilai, perlu diciptakan kepekaan sosial dan rasa kemanusiaan di tengah pandemi covid-19. Karenanya, FPD menolak membahas RUU yang tidak terkait dengan penanganan covid-19.

“Ditengah rakyat lapar karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat PSBB, sangat tidak etis dan tidak wajar kalau lantas kami membahas RUU Omnibuslaw,” tutur anggota FPD DPR RI, Suhardi Duka (SDK), Rabu (22/04/2020). 

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Ketua FPD DPR RI Edy Baskoro pun menarik seluruh anggotanya untuk tidak membahas RUU Cilaka. FPD menilai bahwa Rancangan UU tersebut hanya mengakomodasi dan melindungi pengusaha besar. Hak-hak buruh dan pekerja lainnya malah justru diabaikan. 

“Undang-undang seyogyanya justru memberi perlindungan bagi pihak lemah seperti UMKM, para pekerja dan buruh. Tapi Omnibuslaw ini justru terbalik. Yang besar dan kuat tambah dilindungi dan dipermudah. Bila RUU ini lolos jadi UU, maka akan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, utamanya dunia usaha,” ulas SDK. 

“Bagi kami FPD, penanganan covid-19 adalah perioritas utama dan kami siap membantu pemerintah untuk bersama sama menyelamatkan kesehatan rakyat. Membagikan paket sembako untuk meringankan beban rakyat. Dan tidak ikut bertanggung jawab atas RUU Omnibuslaw,” tambahnya menutup.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.