Dugaan Penipuan CPNS, Munir: Kita Akan Dampingi Korban Melapor

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju – Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Munir menegaskan, pihaknya bakal melaporkan kasus dugaan penipuan pada proses penerimaan CPNS ke Polda Sulawesi Barat.

Meski begitu, Munir masih menunggu rekomendasi rapat bersama Komisi I DPRD Sulawesi Barat dengan pihak kepolisian yang ikut menghadirkan salah seorang korban.

“Jadi salah satu yang kami minta di sana (rapat) tadi itu adalah, rekomendasi dari komisi I. Item-item hasil rapat itulah menyatakan bahwa dari pihak Kemenkumham akan melaporkan ke Polda. Karena kami juga ini termasuk korban sebenarnya dengan munculnya SK-SK itu,” sebut Munir, Kamis (8/11/2018).

Munir menambahkan, berdasarkan rekomendasi hasil rapat tersebut, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada para korban saat melapor.

“Saya sampaikan tadi dalam komisi, dengan munculnya rekomendasi dari Komisi I kita bersama-sama mendampingi adik-adik kita ini yang merasa tertipu, yang menjadi korban,” katanya.

“Jadi kita tunggu dulu hasil rekomendasi, baru kita laporkan ke Ibu Kanwil. Kalau sudah menyetujui, baru kita teruskan ke Polda,” sambungnya.

Munir menyampaikan, terkait ketidakhadiran Ka Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat saat rapat lebih disebabkan karena di saat bersamaan Ka Kanwil juga harus menghadiri sebuah acara yang tak kalah pentingnya.

“Jadi tidak ada unsur kesegajaan. Kalau saya sudah hadir berarti presentasinya Ibu Kanwil saya,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Humas Kemenkumham itu juga menuturkan, pihaknya tidak mengenal baik pelaku. Namun di suatu kesempatan, pelaku pernah ikut dalam kegiatan Kemenkumham beberapa waktu lalu.

“Saya pribadi pertama mengenal yang namanya Irmayati (yang diduga pelaku) saat ada acara di ruangan pola kantor Gubernur, acara pengarahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penerimaan CPNS. Waktu itu pelaku bertindak seolah-olah protokoler. Nanti setelah selesai acara itu baru kami merasa terkecoh,” ungkapnya.

Munir

Ia mengatakan, sebenarnya pihak Kemenkumham sudah mendengar kabar adanya dugaan penipuan itu sejak bulan Juni 2017. Namun tidak ditindaklanjuti lantaran belum ada pelapor.

(hanif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

loading...