Dugaan Korupsi APBD Sulbar, LAK: Korupsi Tidak Wajib Ada Kerugian Negara

Hukum

Mapos, Mamuju – Menanggapi perdebatan antara saksi ahli dan JPU dalam sidang kasus dugaan korupsi APBD Sulbar dengan terdakwa empat mantan unsur pimpinan DPRD Sulbar, Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar menilai bahwa pasal 12 huruf i Tipikor tidak mewajibkan adanya kerugian negara.

“Yang dikatakan Korupsi bukan hanya dibuktikan dengan kerugian negara saja. Bisa dalam bentuk turut serta bersama-sama dalam kepentingan,” sebut Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis, Rabu (1/8/2018).

Jadi yang perlu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kata Muslim, adalah apakah para terdakwa memiliki peran dan ada turut serta dalam pemborongan atau pengadaan, dimana ini disebut sebagai konflik kepentingan dalam pengadaan.

Muslim menyebutkan, sebagaimana dalam UU tipikor, perbuatan korupsi dibagi dalam tujuh jenis kelompok yakni, perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

Dari tujuh jenis itulah disebut tindakan melakukan korupsi. “Jadi tidak serta merta adanya kerugian negara baru bisa dikatakan korupsi,” jelasnya.

Sebagai penggiat anti korupsi, Muslim mendukung langkah Kejati dalam memberantas korupsi.

“Korupsi adalah musuh kita bersama dan harus diberantas sampai keakar-akarnya,” tegas Muslim.

Olehnya itu, LAK secara tegas mendesak Kejati Sulselbar agar dalam menangani kasus ini, jangan tebang pilih alias pilih dulu baru ditebang.

Menurutnya, pihak eksekutif juga seharusnya ikut bertanggung jawab, mulai dari PPK, KPA, PA. Terutama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang dalam hal ini sebagai ujung tombak pembahasan APBD Sulbar.

Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis.

“Kembali saya tegaskan kepada Kejati untuk tidak tebang pilih dari kasus ini. Pihak eksekutif seharusnya ikut juga bertanggung jawab,” tutup Muslim.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *