Dirjen Kemendes, PDT dan Transmigrasi Resmikan Jalan-Jembatan di Majene

Majene

Mapos, Majene – Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI meresmikan proyek pembangunan pemukiman transmigrasi di Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa (25/9/2018). Peresmian proyek tersebut berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene, Provinsi Sulbar.

Proyek yang diresmikan, yakni jalan poros penghubung, pembangunan jembatan 30 meter dan peningkatan jembatan semi permanen 4 meter.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dr. Ir. M. Nurdin, MT yang hadir meresmikan proyek ini mengatakan, pembangunan proyek ini direncanakan berkesinambungan. Untuk tahun 2019, pihaknya mengaku kembali mengusulkan penganggaran jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi Kecamatan Ulumanda.

“Di meja saya sudah ada, sudah saya perlihatkan ke pak Pak Ibnu (Ibnu Munzir, red) sudah ada usulan untuk tahun 2019 pembangunan jalan dan jembatan,” ungkap M. Nurdin.

Selain membangun jalan dan jembatan, Nurdin juga mengaku tengah mengupayakan penyelesaian sertifikat hak kepemilikan tanah bagi warga transmigrasi Kolehalang, Kecamatan Ulumanda. Karena itu pihaknya meminta, seluruh komponen terkait agar memberikan bantuan kemudahan dalam proses penyelesaian sertifikat tersebut.

Dia mengatakan aset-aset yang telah diserahkan kepada transmigrasi harus segera tersertifikasi. “Saya tahu warga transmigrasi masih ada yang tidak bersertifika, insya Allah kita akan maksimal. Saya komitmen untuk menyelesaikan seluruh sertifikat, tetapi dengan catatan Pak Kepala desanya bantuin,” ucapnya di hadapan Sekda Majene H. Andi Syukri Tammalele, para pimpinan OPD terkait dan sejumlah Kepala Desa di Majene.

Dirjen berharap, kendala yang mungkin dihadapi dalam pengurusan sertifikat agar dibantu penyelesaiannya oleh Pemkab Majene dan pemerintah desa.

“Karena begini, ada saya dengar di kabupaten-kabupaten lain, ada semacam komplain dari desa-desa asal, dengan teman-teman kehutanan juga barangkali ada nanti yang tempatnya masuk kawasan atau mungkin saja ada kendala dengan kantor pertanahan. Nah intinya adalah dukungan dari aparat pemerintah kabupaten sangat membantu kami,” pungkas Nurdin.

Sementara, wakil ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir yang turut hadir dalam kesempatan ini mengatakan, sebagai mitra kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, pihaknya mendukung penuh program pengembangan kawasan transmigrasi di Kolehalang Kecamatan Ulumanda.

“Apa yang menjadi program kerja pemerintah di sektor pembangunan kawasan transmigrasi adalah usaha bersama yang perlu untuk disajikan ke seluruh stakeholder baik dari pusat sampai ke daerah,” kata Ibnu, disambut tepok tangan para undangan yang hadir.

Ibnu menyebut, program transmigrasi adalah perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain dan diyakini akan menjadi ladang untuk menggerakkan ekonomi baru di desa atau daerah tujuan.

“Kalau masalah dukungan, perhatian kami kepada daerah ini, ke Provinsi Sulawesi Barat ini, jangan lagi diragukan,” kata politisi senior partai Golkar ini.

foto/istimewa.

Ibnu Munzir menegaskan, program yang ada saat ini hanya bisa terus dilaksanakan dengan melalui kerjasama seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah pusat pemerintah daerah hingga pemerintah desa, termasuk DPR RI.

(usman/masalembo.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *