Dinilai Lambat Melayani, BPN Majene Dilapor Warga ke Presiden

Majene

Mapos, Majene – Lantaran dinilai lambat dalam memberikan pelayanan soal sertifikat kepada masyarakat, salah seorang warga Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae bernama Juniardi menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam isi surat, Juniadi mengatakan, selaku masyarakat dirinya mengapresiasi langkah Jokowi selama empat tahun memimpin Indonesia, namun yang dia sesalkan adalah pelayanan di tingkat bawah semisal BPN tidak dilakukan secara baik.

“Kami selaku masyarakat justeru merasa kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Majene di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” bunyi isi surat yang diterima Redaksi Mapos Rabu (2/5/2018).

Alasannya, sudah 15 (lima belas) hari berkas balik nama kepemilikan sertifikat tanah hak milik yang dia ajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, hingga kini tak kunjung selesai.

Sesuai dengan keterangan awal yang disampaikan pihak BPN Majene kepadanya lanjut Juniardi, pengurusan berkas peruntukan sertifikat hak milik kini lebih cepat dan mudah, yakni maksimal lima hari kerja.

“Namun kenyataan yang kami hadapi dilapangan sungguh berbeda,” sesalnya.

Padahal, dirinya telah melengkapi seluruh jenis persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan sederet regulasi yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan, seperti yang tertuang dalam; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun l997, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1997 dan SE Kepala BPN Nomor 6004900 tanggal 31 Juli 2003.

Sementara persyaratan yang sudah dia penuhi diantaranya; surat permohon, sertifikat alas hak, akta Jual Beli dari PPAT, foto copy identitas dari pemegang hak dan penerima hak.

Bahkan, lanjut dia pihaknya juga melampirkan bukti pelunasan BPHTB, PPh Final, Foto copy SPPT, pelunasan PBB tahun berjalan. “Seluruh biaya yang timbul atas pengurusan ini juga sudah kami lunasi,” beber Juniarti.

Sayangnya hingga berita ini tayang,  pihak BPN Majene belum dapat dikonfirmasi.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *