Cakrawala SDK
Dewan Tersandera

Berita Terbaru Berita Utama Cakrawala Hukum Politik Sulawesi Barat

Oleh : Suhardi DukaMapos, TERSANGKANYA empat pimpinan dewan provinsi Sulawesi Barat, secara subtansi lembaga ini tersandera. Karena tidak lagi memiliki energi dan semangat, untuk menciptakan keseimbangan kekuatan eksekutif dan legislatif. Dilain sisi, bila kedua lembaga ini berjalan seimbang dan saling melengkapi dan mengontrol maka kondisi daerah akan lebih posotif dan dinamis.

Tersanderanya Dewan maka diduga kontrol tidak akan efektif. Boleh saja anggota dewan menjadi penurut dan kehilangan gairah kontrol akhirnya akan menjadi tukang stempel pengesahan sebagaimana dewan di jaman Orde Baru.

Untuk hal ini Saya ingin ingatkan dengan pendapat Lord Ackton bahwa kekuasaan cenderung korup. Dan kekuasaan yang tidak dikontrol mutlak korup.

Apakah hal itu dinginkan atau sengaja diciptakan?

Banyak kepentingan yang bermain di dalam. Ada kekuatan yang ingin mengubah dengan cara cepat tapi terkendala dengan sistem lama yang telah tertanam dan sulit dirubah. Dilain sisi, koalisi yang baru terbangun tidak terkomunikasi dan terpelihara serta tidak terdistribusi dengan baik. Ditambah lagi isu-isu miring membuat prasangka yang berlebihan, sehingga campur baur ala konservatif ditengah jaman now.

Untuk situasi ini Saya ingin mengutip pendapat Syekh Rasyid, ulama pendiri negara UEA bersama dengan Syekh Zayed. “Whether you are a deer or a lion, you have to run fast to survive.” Sebagai rusa, anda harus bisa berlari cepat untuk menghindari kejaran pemangsa. Sebagai singa, andapun harus mampu berlari cepat untuk memburu mangsa. Jika tidak, entah anda akan menjadi mangsa, atau tidak memperoleh mangsa. Keduanya punya akibat yang sama.

Syekh Rasyid dan Syekh Zayed paham betul akan kondisi dunia dimasa datang. Dan dimana posisi negaranya saat itu (1968) sebagai pangeran yang berpendidikan barat, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyatukan dua kerajaan yaitu Syekh Rasyid penerus Emir Dubai dan Syekh Zayed penerus tahta Abu Dhabi. Membangun satu negara baru dan modern yang sekarang adalah Uni Emirat Arab (UEA)

Apa yang membuat kedua pangeran ini ingin melebur negara miliknya (kerajaannya) menjadi satu negara modern yang menjadi milik rakyat ?….

Satu alasan adalah ‘ketulusan’. Dia tahu, ke depan kompetisi semakin keras. Pencaplokan negara besar terhadap negara kecil dan lemah sangat mudah. Dia tidak ingin menjadi mangsa, dia ingin rakyatnya hidup sejahtera, sejajar dan aman dengan bangsa lainnya.

Terbukti tahun 1971 terbentuk UEA dan kerajaan-kerajaan disekitarnya juga ikut bergabung seperti Sharjah, Ajmah, Fujairah dan lainnya. Dan Uni Emirat Arab sekarang adalah negara yang sangat berpengaruh di segani, kaya modern serta Aman. (Ini pure konservatif di jaman now)…

Selanjutnya di Sulawesi Barat, adakah kita memiliki niat yang sama kedua Syekh diatas dalam membangun koalisi?….

Niatnya yakin ada. Tapi memang koalisi itu seperti telur diatas tanduk, kalau tidak dijaga dan dibangun atas dasar ketulusan maka telurnya bisa jatuh dan pecah. Dan bila pecah, maka pengikutpun akan terbelah. Curiga menjadi santapan dipagi hari atas laporan disekeliling dan mengambil kesempatan. Menjadi tidak jelas mana kawan dan mana lawan dan bahkan kawan menjadi lawan.

Saya mempunyai pengalaman membangun koalisi. Bagi Saya tidak sulit untuk membangun dan berjuang diawal. Yang sulit memang adalah mempertahankan dan menjaga agar terus terdistribusi dengan baik semua kepentingan. Bagi Saya, ditinggalkan oleh koalisi menjadi pengalaman yang berharga. Dan pada akhirnya akan terbentuk koalisi baru, karena di Sulbar kekuatan politik belum bisa berjalan one man show. Tetap dibutuhkan teman dan teman yang sebenarnya. Bukan teman-temanan.

Pandailah kita membaca masa depan seperti kedua Syekh diatas. Dari sisi mana kita tertinggal dan potensi apa yang kita miliki?

Semoga saja ke empat pimpinan dewan yang dalam proses hukum mau menelan sendiri pahitnya kemitraan antara  legislatif dan eksekutif. Karena apabila tidak, maka yakin proses hukumnya akan berlanjut. Karena APBD bukan dewan yang menyusun dan menetapkan sendiri, pasti bersama-sama disepakiti dengan eksekutif.

Demikianpun tataran implementasi bukan pada dewan, tapi pada eksekutif. Artinya penetapan APBD adalah kerjasama kedua lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Batik Air, 15 nopember 2017

S D K

(*)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.