Dewan Pers: Wartawan Jadi Caleg dan Tim Sukses Harus Mundur Secara Permanen

Nasional

Mapos, Jakarta – Dewan Pers mengeluarkan surat edaran tentang posisi media dan imparsialitas wartawan dalam pilkada 2018 dan 2019 untuk non aktif dan mundur secara permanen dari profesi wartawan.

 

Hal ini tertuang dalam surat edaran Dewan Pers nomor: 01/SE-DP/I/2018.

Ada empat point dijelaskan dalam surat edaran tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Berikut surat edaran Dewan Pers

Susat Edaran Dewan Pers, No. 01/SE-DP//2018, tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Mencermati perkembangan menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang dan berbagai pengaduan yang masuk ke Dewan Pers di mana ditemukan ada sejumlah media dan wartawan partisan, maka Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil, antara lain:

1. “Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

2.”Per Nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar” (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentung Pers).

3. “Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum” Pasal 6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

4. Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Selain itu adalah kewajiban bagi setiap wartawan agar selalu bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat yaitu yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan obyekıif ketika peristiwa terjadi (Pasal Kode Etik Jurnalistik).

Pers Indonesia juga harus bisa menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada, dan tidak justru yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat sebaliknya, menjadi pemain terhadap media (Butir 4 Deklarasi HPN 2014 di Bengkulu).

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, dan calon Legistatif adalah hak asasi setiap warganegara, termasuk wartawan.

Karena itu, dengan ini Dewan Pers perlu menegaskan kembali Surat Edaran Dewan Pers No: 02/SE-DP/I2014 tentang ldependensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa dan Seruan Dewan Pers Nop. 01/Seruan-DP/X/2015 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada 2018 dengan meminta kepada setiap wartawan yang memilih untuk maju menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah atau calon Legislatif, ataupun menjadi anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon untuk:

1. Segera non-aktif sebagai wartawan.

2. Mengundurkan diri secara permanen.

Norma yang berkaitan dengan jurnalis yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakilnya, atau tim sukses adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi
jurnalistiknya.

Hal ini dikarenakan dengan menjadi Kepala Daerah, atau Wakil Kepala Daerah, atau tim sukses sesungguhnya seorang wartawan telah memilih untuk berjuang guna kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama wartawan adalah mengabdi pada kebenaran dan kepentingan publik. Karena memutuskan menjadi Caleg. Calon DPD, atau tim sukses; yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Jakarta. 12 Januari 2018
Dewan Pers
Yosep Adi Prasetyo
Ketua

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *