Dewan Pers, Imam: Pers dan Non Pers

Mamuju

Mapos, Mamuju¬†–¬†Imam Wahyudi, anggota dewan pers mengatakan, di tahun 2020 nantinya, seluruh desa yang ada di wilayah Indonesia akan mendapatkan jaringan internet (signal).

Ia menyebut, masyarakat yang berada di desa-desa akan menikmati jaringan tanpa batas. Tidak akan ada lagi desa di Indonesia yang tidak akan mendapatkan jaringan internet.

Hal ini ia ungkapkan saat memberikan materi pada kegiatan workshop yang digelar oleh Dewan Pers di hotel d’Maleo, jalan Yos Sudarso. Kamis (27/9/2018).

Adapun tema yang diangkat adalah “Bakti Untuk Negeri”

Imam mengurai berbagai ragam persoalan pers, teknologi dan demokrasi di Indonesia.

Imam mengatakan, dengan masuknya jaringan internet di seluruh desa, peluang besar bagi para pekerja media untuk bisa menangkap bisnis dari basis internet.

Selain itu, Imam juga mengurai soal standar kompetensi wartawan.

Ia mengatakan, standar kompetensi wartawan itu penting bagi pekerja media. Wartawan yang memiliki kompetensi akan mendapatkan perlindungan dari dewan pers dan yang tidak, dewan pers tidak akan melindungi.

Imam mencontohkan, antara pers dan non pers, ibarat seorang petinju yang berada diatas ring dan petinju yang tidak diatas ring.

Ia mencontohkan, seorang petinju yang bertanding kemudian jatuh dan meninggal dunia akibat pukulan lawan itu tidak bisa dituntut. Kenapa? karena legalitas bertarung di ring tinju sudah sah dan diatur dalam aturan main.

Berbeda dengan orang yang bertinju atau berkelahi diluar ring tinju, pastinya tidak memiliki aturan main yang imbasnya akan berhadapan dengan hukum.

Imam mengatakan, diatas ring tinju, masing-masing petarung boleh memukul kepala, perut, tangan bahkan hingga lawan meninggal pun itu sah-sah saja karena aturan telah diterapkan. Dan pemenang dari laga tinju tidak akan dituntut. Berbeda dengan bertinju tanpa ring yang tidak memiliki aturan.

Begitulah Imam mencontohkan, ibarat pers dan non pers. Ibarat produk berita, mana yang disebut produk berita dari pers dan mana yang bukan produk pers.

Imam juga mengatakan, lembaga yang diakui oleh dewan pers untuk mengadakan uji kompetensi adalah PWI, AJI dan IJTI.

foto/istimewa.

“Lembaga yang bisa mengadakan uji kompetensi, PWI, AJI dan IJTI,” tutup Imam.

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *