Cerita Pengusaha Sulbar tentang Proyek Miliaran dan Upeti

Mamuju

Mapos, Mamuju¬†–¬†Diketahui, berbagai pihak mulai berani angkat bicara kritis.

Seorang pengusaha mengaku diduga di PU dan ULP menarik upeti bagi peserta tender proyek. Berikut cerita lengkapnya.

“Kalau mau menang tender, syaratnya bayar DP dulu 5 persen sebelum lelang. Setelah tender dinyatakan menang, maka wajib melunasi 5 persen lagi,” kata pengusaha ini yang enggan dipublish namanya. Minggu (19/8/2018).

Menurutnya, pembayaran itu di luar prosedur resmi tender. Hanya diberlakukan kepada mereka yang ingin memenangkan tender.

Dia mengetahui hal itu karena pihaknya ikut dalam tender fisik, khususnya di Dinas PU Sulbar. Di sana, katanya, mafia pemenangannya adalah diduga orang dekat Gubernur Sulbar.

Dia melanjutkan, proyek di Dinas PU tahun anggaran 2018 berjumlah ratusan paket. Diperkirakan ada sekitar ribuan perusahaan yang ikut lelang dan diasumsikan satu paket idealnya diikuti 50 perusahaan. Dari ratusan paket itu, pemenangnya sekitar 20 perusahaan. Dengan kata lain, satu perusahaan bisa memenangkan lebih dari satu paket proyek. Bahkan ada satu perusahaan yang bisa memenangkan tiga hingga enam paket pekerjaan.

“Padahal dalam aturannya sebuah perusahaan tidak boleh menerima tiga atau enam paket pekerjaan dalam satu instansi. Bayangkan saja nilai proyek di Dinas PU senilai milyaran dan kontraktor bayar fee 10 persen hingga ada yang berani bayar sampai 15 atau 20, itu artinya ada sekitar Rp 40 miliar yang diraup kelompok dari orang-orang mafia ini,” jelasnya.

Dia juga bercerita tentang peran oknum di ULP Sulbar, oknum yang ikut berperan.

“Dia itu (Gulat) kaki tangan untuk memeras pengusaha yang ingin menang tender,” katanya tanpa tendeng aling-aling.

Menurutnya, persoalan fee proyek bukanlah rahasia lagi. Namun selama ini memang pihak kontraktor tak berdaya atas sistem otoriter yang dilakukan di Pemprov Sulbar..

“Saya tidak pernah mau jika dimintai free proyek sama oknum-oknum itu. Ya terserahlah, walau akhirnya kita tidak bisa memenangkan tender,” katanya.

Masih menurut dia, bukannya selama ini berbagai pihak sudah mengeluhkan kondisi yang terjadi sejak kepimpinan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Tapi penegak hukum di Mamuju mandul.

“Pengusaha menjadi sapi perah. Penegak hukum hanya mendalami kasus korupsi yang kecil-kecil yang kerugian negaranya cuma Rp 100-an juta. Tapi mafia proyek yang nilainya ratusan miliar didiamkan,” katanya.

Menurutnya, secara keseluruhan proyek fisik maupun proyek lainnya di Sulbar dalam tahun 2018 bisa mencapai Rp 3 triliun. Proyek fisik atau pengadaan alat kantor di seluruh satuan kerja pemenang tendernya ditentukan oleh oknum-oknum di ULP dan PU.

“Kita sangat mendukung penegak hukum. Usutlah semua proyek di lingkup Pemprov Sulbar itu yang sudah memeras pengusaha. Ini bukan main-main, pengurusan proyek di lingkup Sulbar sudah seperti lingkaran setan. Kepala Dinas apapun tak berkutik oleh oknum-oknun itu,” ujarnya.

Makanya banyak perusahan yang diputuskan kontrak karena persoalan ini. Uang muka diambil duluan oleh oknum-oknum itu.

Ilustrasi.

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya)

(toni)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.