CEF Sulbar Tanyakan Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Pasar Campa ke Kapolri

Gambar CEF Sulbar Tanyakan Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Pasar Campa ke Kapolri

Mapos, Mamuju – Direktur Eksekutif Celebes Employers ‘ Federation (CEF) Sulawesi Barat, Muhaimin Faisal mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pasar Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam surat yang ditulis Muhaimin, ia juga menembusi ke Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Kompolnas Republik Indonesia di Jakarta, Kapolda Sulsel di Makassar, Kapolda Sulbar di Mamuju dan Media Cetak dan On Line masing-masing.

Dalam surat itu, Muhaimin menyampaikan permintaan klarifikasi dan kejelasan penanganan dugaan pelanggaran hukum yang telah menetapkan Amujib dan Muh. Natsir sebagai tersangka oleh Polda Sulsel dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik sertifikat nomor 005/Desa Bonde hak pakai Pemkab Polman, terkait pasar Campalagian sesuai dengan surat yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel, Ajun Komisarias Besar Polisi, Muh. Syukri H, SH dengan nomor surat B/562.A.4./II/2016/Dit Reskrimun pada 9 Februari 2016.

Pembangunan pasar dengan anggaran Rp. 6,7 miliar yang penganggarannya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, juga terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kasus ini dilimpahkan ke Polda Sulbar karena lokus deliknya telah ada di Polda Sulbar. Tetapi untuk sementara ditunda dan akan dilanjutkan setelah Pilkada Kabupaten Polewali Mandar karena salah satu dari tersangka saudara Muh. Natsir sedang ikut mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, dan parahnya tersangka lainnya Saudara Amujib justru dilantik menjadi pelaksana tugas bupati Polewali Mandar.

Penundaan itu menurut Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar dan AKBP Iskandar (Wadirkrimum Polda Sulbar) saat acara coffee morning pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018. Untuk menjaga netralitas Polri berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Polri terkait tindak pidana terhadap orang yang diduga terlibat pidana, namun orang tersebut mengikuti Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, maupun Walikota-Wakil Walikota. Dan Berdasarkan Undang-undang, peraturan dari Bawaslu, peraturan dari KPU dinyatakan bahwa proses tindak pidana, lidik maupun sidik selama pilkada itu berlangsung ditunda sementara. Yang pasti Polda Sulbar tetap berjanji akan melanjutkan setelah Pilkada dilaksanakan.

Anehnya, Kapolda Sulawesi Barat, dalam acara coffee morning di warkop 85 Jl. Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018. Kapolda menyatakan belum cukup bukti dalam kasus tersebut, untuk dilimpahkan ke jaksa dan kasus tersebut diambil alih oleh Mabes Polri.

Pertanyaannya adalah atas dasar apa Polda Sulsel menetapkan sebagai tersangka kalau memang belum cukup bukti? Apakah Polda Sulsel secara sembrono dan tidak profesional atau Polda Sulbar membuat kasus ini menguap begitu saja? Pertanyaan selanjutnya, benarkah kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri? Jika benar, sudah sejauh mana prosesnya sekarang ini?
Sebab yang bersangkutan yakni saudara Amujib sekarang ini justru menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar bahkan rangkap jabatan sebagai Kepala Biro Keuangan. Sementara saudara Muh. Natsir kembali menjabat sebagai wakil bupati Polman. Tentu hal ini memberi peluang untuk mengulang kembali perbuatannya.

“Karena itu kami menyampaikan klarifikasi dan kejelasan progres penanganan kasus tersebut,” kata Muhaimin dalam suratmya yang di kirim tanggal 17 Juni 2019.

Berikut petikan suratnya

Dengan hormat

Kami sepenuhnya memberi apresiasi atas upaya POLRI berbenah diri dan terus memperbaiki citra sebagai institusi hukum. Karena itu kami menyampaikan permintaan klarifikasi dan kejelasan penanganan dugaan pelanggaran hukum yang telah menetapkan Saudara Amujib dan Muh. Natsir sebagai tersangka oleh Polda Sulsel dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik sertifikat nomor 005/Desa Bonde hak pakai Pemkab Polman, terkait pasar Campalagian sesuai dengan surat yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel, Ajun Komisarias Besar Polisi, Muh. Syukri H, SH dengan nomor surat B/562.A.4./II/2016/Dit Reskrimun pada 9 Februari 2016.

Pembangunan pasar dengan anggaran 6,7 miliar bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, juga terindikasi telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kasus ini dilimpahkan ke Polda Sulbar karena lokus deliknya telah ada di Polda Sulbar. Tetapi untuk sementara ditunda dan akan dilanjutkan setelah Pilkada Kabupaten Polewali Mandar karena salah satu dari tersangka saudara Muh. Natsir sedang ikut mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, dan parahnya tersangka lainnya Saudara Amujib justru dilantik menjadi pelaksana tugas bupati Polewali Mandar.

Penundaan itu menurut Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar dan AKBP Iskandar (Wadirkrimum Polda Sulbar) saat acara coffee morning pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018. Untuk menjaga netralitas Polri berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Polri terkait tindak pidana terhadap orang yang diduga terlibat pidana, namun orang tersebut mengikuti Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, maupun Walikota-Wakil Walikota. Dan Berdasarkan Undang-undang, peraturan dari Bawaslu, peraturan dari KPU dinyatakan bahwa proses tindak pidana, lidik maupun sidik selama pilkada itu berlangsung ditunda sementara. Yang pasti Polda Sulbar tetap berjanji akan melanjutkan setelah Pilkada dilaksanakan.

Anehnya, Kapolda Sulawesi Barat, dalam acara coffee morning di warkop 85 Jl. Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018. Kapolda menyatakan belum cukup bukti dalam kasus tersebut, untuk dilimpahkan ke jaksa dan kasus tersebut diambil alih oleh Mabes Polri.

Pertanyaannya adalah atas dasar apa Polda Sulsel menetapkan sebagai tersangka kalau memang belum cukup bukti? Apakah Polda Sulsel secara sembrono dan tidak profesional atau Polda Sulbar membuat kasus ini menguap begitu saja? Pertanyaan selanjutnya, benarkah kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri? Jika benar, sudah sejauh mana prosesnya sekarang ini?
Sebab yang bersangkutan yakni saudara Amujib sekarang ini justru menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar bahkan rangkap jabatan sebagai Kepala Biro Keuangan. Sementara saudara Muh. Natsir kembali menjabat sebagai wakil bupati Polman. Tentu hal ini memberi peluang untuk mengulang kembali perbuatannya.

Karena itu kami menyampaikan klarifikasi dan kejelasan progres penanganan kasus tersebut. Terima kasih.

Mamuju, 17 Juni 2019
Hormat kami,
T t d

MUHAIMIN FAISAL
Direktur Eksekutif

Tembusan, : Yth.

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;

2. Kompolnas Republik Indonesia di Jakarta :

3. Kapolda Sulsel di Makassar ;
Kapolda Sulbar di Mamuju ;

4. Media Cetak dan On Line masing-masing di tempat ;

5. Cc. File.-

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya).

(usman)

Baca Juga