Advetorial
Bupati Mamuju Panggil Asosiasi Pengusaha Pengumpul Gabah, Ini Masalahnya

Adventorial

Mapos, Mamuju – Bupati Mamuju H. Habsi Wahid menuturkan tetap akan memberlakukan peraturan bupati (Perbup) nomor 188.45/120/I/2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen di Kabupaten Mamuju.

Hal itu disampaikan Habsi diruangan kerjanya, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kacamatan Mamuju, Jumat (2/2/2018).

Menanggapai tuntutan para petani yang berunjukrasa pada Kamis (1/2/2018) di depan Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Sub Divre Buloh Mamuju. Dimana para petani meminta Perbup tersebut dicabut oleh Pemerintah karena dinilai merugikan merugika.

Alasanya, Perbup tersebut melarang para petani menjual gabah kering panennya keluar daerah dengan alasan menjaga ketahanan pangan di Mamuju. Namun harga gabah diluar daerah seperti Polman dan Pinrang lebih mahal dibandingkan di Kabupaten Mamuju.

“Tadi kita sudah rapat menindak lanjuti tuntutan petani. Dimana tuntutan mereka meminta mencabut keputusan itu. Namun setelah kita memberikan penjelasan, akhirnya disepakati keputusan ini akan sosialisasikan agar dipahami maksud dan tujuannya,” kata Habsi.

Habsi menjelaskan, petani berunjuk rasa dikarenakan khawatiran mitra penggilingan Bulog tidak dapat menampung seluruh hasil produksi mereka. Kemudian kedua, kata dia, khawatir harga jual gabah dipermainkan oleh para tengkulak dengan penggilingan gabah.

“Makanya tadi rapat kita panggil Asosiasi pengumpul gabah, Bulog, DPRD dan instansi terkait. Dari hasil penjelasan Ketua Asosiasi, mereka bahwa tidak akan ada gabah tidak diakomodir. Dengan ketentuan harga tidak mengikuti harga pasar bebas,” ujarnya.

“Kisaran harga yang ditentukan pada pedagang pengumpul ke petani yaitu Rp 4.300, kemudian yang diterima para pengumpul ke penggilingan mitra Bulog yaitu Rp 4. 500,” katanya.

Jadi, lanjut Habsi, Perbup tersebut tidak akan direvisi lebih-lebih untuk dicabut sebagaimana tuntutan petani tapi kita akan sosialisasikan maksud dan tujuannya. Sebab yang mereka khawatirkan bagaimana nasib mereka ketika hasil produksi pertanian masyarakat tidak bisa semuanya diakomodir.

Habsi menegaskan, tidak akan mungkin melakukan penyesuaian harga yang di patok oleh pengusaha hingga Rp 5.300, sebab kata dia, akan membuat masyarakat semakin merasakan harga beras mahal.

“Kita tidak sadar kalau beras di Mamuju kita dijual keluar. Itu akan berdampak pada tidak akan terpenuhi persediaan Bulog hingga 4.000 ton per tahun. Kemudian masyarakat akan semakin mengalami harga beras melonjak karena beras yang dari sini keluar, itu juga yang kembali masuk di jual kepada konsumen atau masyarakat,” jelasnya.

Habsi mengungkapkan, sebenarnya tidak ada masalah pada tingkat petani sebab petani menerima harga Rp 4.300 dari tengkula. Cuma yang mereka khawatirkan jika ada permainan harga di pengumpul.

“Kita tidak pernah menetapkan harga dalam Perbup itu. Di Perbup hanya dikatakan tidak boleh membeli dibawah harga nasional berdasarkan Inpres nomor 5 dengan harga Rp 3.750. Sehingga petani tidak mesti khawatir karena hasil paneng petani tetap terakomodir semua oleh penggilingan dengan ketentuan harga tatap Rp 4.300,” tuturnya.

(*)

 

Sumber: tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *