BI Sulbar Gelar Sosialisasi Sistem Pembayaran Ritel

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju – Keberhasilan sistem pembayaran dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Tapi, sebaliknya, risiko ketidaklancaran atau kegagalan dari suatu sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Karena pentingnya sistem pembayaran bagi kelancaran roda aktivitas perekonomian itulah makanya ia diatur lalu lintasnya, dan dijaga keamanannya, serta harus selalu dijamin kelancarannya. Rabu (24/4/2018). Hotel d’Maleo.

Di Indonesia, tugas dan kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia ber wenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa system pembayaran, seperti sistem transfer dana, baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.

Sementara itu, terkait prinsip kesetaraan akses, BI harus menjaga agar tak terjadi praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Pada akhirnya, sudah menjadi kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran bahwa konsumen adalah hal utama. Karena itu, aspek perlindungan konsumen harus benar-benar menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Sistem Pembayaran Ritel

Sistem pembayaran dalam suatu aktivitas perdagangan (perekonomian) terkait dengan pemindahan nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, melalui beragam media, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak disertai aturannya yang ketat. Dari segi jenis, ada dua jenis sistem pembayaran, yakni pembayaran dalam skala kecil atau ritel dan pembayaran dalam skala besar.

Meski dilihat dari jumlah dana yang ditransaksikan terbilang kecil, sistem pembayaran ritel di masa mendatang akan meluas, tidak hanya di dalam negeri tapi bisa terjadi lintas negara. Begitu pula kecenderungan pembayaran ritel di masa depan bukan lagi dalam rupiah tapi dolar dan berbentuk perdagangan elektronik atau disebut e-dagang (e-commerce).

Industri teknologi informasi yang berkembang sangat cepat saat ini telah memungkinkan transaksi komersial dilakukan melalui jejaring peralatan canggih untuk semua kegiatan terkait, seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management (SCM), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI).

E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain.

Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik di AS telah menghasilkan penjualan seharga US$ 12,2 miliar pada 2003. Sementara sebuah laporan lain menyebutkan, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat mencapai seperempat trilun dolar AS pada 2011. Istilah “perdagangan elektronik” telah berubah sejalan dengan waktu.

Semula perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Tapi kemudian ini berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat “perdagangan web” — pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protocol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Manfaat yang diperoleh dari adanya sistem pembayaran retail adalah: (1) penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran; (2) penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respons pemasaran yang berbeda-beda, sehingga ia dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen; (3) penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan dapat menciptakan daya tarik pemasarannya.

Saat ini, setidaknya Indonesia sudah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara-negara anggota Asean lainnya. Pertama, dalam hal sistem pembayaran, Indonesia sudah lebih maju dari sesama anggota Asean lainnya. Indonesia bahkan menjadi acuan untuk penerapan sistem pembayaran. Ini harus dijaga dan harus lebih mencengkram lagi. Keunggulan lainnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yaitu 250 juta jiwa (perkiraan pada 2015), yang merupakan separoh dari seluruh penduduk Asean.

Karena itu, Indonesia harus memimpin pasar sistem pembayaran, termasuk sistem pembayaran ritel. Dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik, ia berguna untuk keamanan sistem pembayaran ritel, menjangkau masyarakat di pedesaan, memitigasi risiko ritel, serta pada akhirnya mendorong masyarakat untuk mengakses sistem keuangan dengan lebih luas.

(fitri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *