Begini Pemkab Majene Tangkal Korupsi

Majene

Mapos, Majene – Dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017,
yang di susuli Surat Edaran menteri dalam negeri tanggal 17 April 2017 nomor 910/1867/sj, tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Kabupaten Majene mulai berbenah.

Kasubbid Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung BKAD Kab. Majene, Hasri Abd Hamid, S.Kom, M.Kom

Hal ini dikemukakan Hasri Abd Hamid, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung BKAD Kabupaten Majene, Selasa (30/1/2018).

Kepada mamujupos.com, Hasri mengatakan, Kabupaten Majene telah melakukan aksi dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Transaksi Nontunai TA. 2018.

“Nantinya jika Perbub ini telah disetujui, maka beberapa item pajak dan retribusi daerah akan dilaksanakan secara non tunai. Begitu juga dengan belanja daerah. Pembayaran di atas 3jt rupiah akan ditransfer (non tunai) ke rekening penerima. Saat ini perbankan atau PT. BPD Sulselbar sebagai bank persepsi telah membuat sebuah aplikasi perbankan yang akan di pegang oleh bendahara OPD sebagai alat untuk transfer,” beber Hasri.

Dengan demikian, kata dia akan sedikit ruang bagi penyelenggara untuk dapat selewengkan uang negara.

“Aplikasi ini akan menangkal terjadinya korupsi, meski tidak tertutup kemungkinan masih akan ditemukan celah. Paling tidak sudah ada upaya kontrol,” kata Hasri.

Dia memberi contoh. Pembelian accu atau aki mobil yang biasa dilakukan sebanyak tiga kali pertahun, kini sudah bisa terdeteksi dan dikontrol karena transaksinya tidak lagi tunai.

“Aplikasi ini sudah diterapkan di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Dan hasilnya, efektif. Hampir tidak lagi ada kebocoran,” tandas Hasri.
(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *