Begini Alasan Ketua Komisi III DPRD Majene Marah

Kesehatan

Mapos, Majene – Adanya ketidaksesuaian data Universal Health Coverage (UHC) yang dicover oleh BPJS PBI (Penerima bantuan iuran) di masyarakat membuat Komisi III DPRD Majene turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan pencocokan data.

Sayang, acara yang seharusnya digelar hari ini Rabu (12/3/2018) di Kecamatan Tubo urung dilaksanakan lantaran undangan tidak beredar.

“Kami sudah di Sendana, terpaksa putar balik. Agenda pencocokan data penerima BPJS PBI di kecamatan Tubo dibatalkan. Undangan yang sejak minggu lalu disampaikan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Majene ke Pemda tidak sampai ke pihak Kecamatan Tubo,” sesal Adi Ahsan Ketua Komisi III DPRD Majene.

Menurut dia, agenda itu sesungguhnya tidak harus dilaksanakan oleh Komisi 3.

“Pihak Pemda yang harus turun ke lapangan.Sungguh inisiatif Komisi 3 ini sebagai bentuk keprihatinan dan tanggungjawab moral kami sebagai anggota DPRD melihat kacaunya data yang ada,” ujar Adi Ahsan.

Hari ini kata dia, rencananya di hadapan para Kades dan Kadus se Kecamatan Tubo, Dinsos, Kesra dan BPJS akan memaparkan data penerima BPJS masing-masing desa di Kecamatan Tubo.

“Ini dimaksudkan agar para Kades dan Kadus mengetahui secara detail warga penerima BPJS. Baik yang ditanggung pemerintah pusat, Pemda, Mandiri, PNS maupun yang lainnya,” ungkap Adi Ahsan.

Lebih jauh kata dia, minggu lalu kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Kecamatan Sendana. Di beberapa desa ternyata ditemukan ketidakcocokan data.

“Di Desa Limbua misalnya. Menurut kepala desanya, data yang ia ketahui, penerima BPJS PBI (bantuan pusat dan daerah) sebanyak 334 jiwa, sementara BPJS menyampaikan sebanyak 556. Itu artinya ada sekitar 222 jiwa warga penerima yang tidak diketaui atau tidak mengetahui dirinya sebagai penerima karena belum menerima kartu. Belum lagi data yang salah lainnya, ganda, meninggal dunia, alamat yang tidak jelas, pindah ke daerah lain dan sebagainya,” beber Adi Ahsan.

Dia berharap pemerintah Kabupaten Majene tidak main-main dengan data BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu atau miskin ini.

Lebih jauh katanya, data yang ada, 97 persen masyarakat Majene sudah tercover di BPJS PBI, namun berbanding terbalik dengan fakta pelayanan kesehatan oleh masyarakat yang terisasa sebanyak 3 persen saja.

“Kita ingin membenahi semuanya. Kasihan masyarakat yang sudah terdata namun tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan,” tandasnya.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *