Aspirasi DPRD Sulbar Berbuah Bui

Beranda Berita Terbaru Berita Utama Majene Nasional Regional Sulawesi Barat
Foto Fajar Soenoe (Wapemred mamujupos.com)

Mapos, Masih segar dalam ingatan kita ketika empat unsur pimpinan DPRD Sulbar dibui oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pekan pertama dan kedua medio Desember 2017.

Masyarakat Sulbarpun tersentak lantaran tak menduga wakilnya di parlemen dengan predikat “yang terhormat” harus mendekam dibalik jeruji besi.

Penangkapan atas empat orang pucuk pimpinan DPRD setempat bukan tanpa alasan. Pihak Kejati menilai, empat orang pucuk pimpinan DPRD Sulbar itu diduga melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2016 sebesar Rp360 miliar.

Menurut sangkaan pihak Kejati Sulselbar, alokasi dana sebesar Rp360 miliar tersebut juga turut dibagikan kepada 41 anggota DPRD lainnya dengan istilah dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir).

Ada sejumlah istilah yang lahir dalam dugaan upaya untuk menggerogoti uang negara. Istilah Dana Aspirasi misalnya. Istilah ini memang gagal diusul oleh DPR lewat UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), bahwa anggota DPRD berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Sekiranya usulan itu disetujui oleh pemerintah, mungkin anggota parlemen yang terhormat ini tak akan mendekam dibalik dinginnya jeruji tahanan.

Data yang diperoleh mamujupos.com dari berbagai sumber menyatakan, bahwa dana aspirasi atau Pokir pimpinan dan anggota DPRD Sulbar terbagi menjadi tiga bagian.

Ketua DPRD Sulbar mendapat jatah Pokir sebesar Rp25 miliar, Tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar masing-masing Rp20 miliar dan untuk setiap anggota DPRD Sulbar dijatah Rp5 miliar.

Berkaca pada beberapa kejadian di sejumlah DPRD di Indonesia, unsur pimpinan DPRD Sulbar ini sebaiknya lebih mawas diri.

Praktik atas nama dana aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan di provinsi ke 33 ini sudah menjadi rahasia umum, terutama dikalangan masyarakat pengadaan barang dan jasa.

Tender atau lelang pekerjaan milik pemerintah yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabilitas, malah tercederai dengan dengan ulah tidak terpuji.

Tak ayal, tender-tenderanpun dihalalkan. Istilah Sukses fee tak terelakkan.

Disebut-sebut ada rekanan yang rela mengeluarkan kocek sebesar 15 persen hingga 30 persen dari pagu anggaran kegiatan demi mendapatkan pekerjaan.

Jika besaran sukses fee diatas 10 pesen, tentu akan berimbas pada kualitas pekerjaan yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat Sulbar.

Kalangan masyarakat Sulbar menilai, tindakan Kejati Sulselbar patut diapresiasi. Sebab, praktik kotor ini sudah menjadi rahasia umum.

Semoga semua anggota DPRD se Sulbar dapat ‘insyaf’ setelah belajar dari tertangkapnya empat pimpinan DPRD Sulbar. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *