ASN Resah Perbup TPP Belum Direalisasi, Begini Kata Fahmi

Majene

Mapos, Majene – Sejak disosialisasikan pada awal 2018 silam, rancangan peraturan bupati (Ranperbup) tunjangan tambahan penghasil (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Majene hingga kini belum direalisasi. Disebut-sebut pihak DPRD setempat enggan untuk membahasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Majene Fahmi Massiara didampingi Sekretaris Dinas Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (DKPAD) Kasman Kabil Senin (9/4/2018) di rumah jabatan bupati Majene mengatakan, usulan Ranperbup sudah ke DPRD.

“Kita sudah serahkan ke DPRD untuk dibahas. Tapi entah sudah sejauh mana realisasinya,” sebut Fahmi.

Padahal, TPP merupakan indikator majunya sistem pemerintahan. “Kita ini sangat lambat dibanding daerah lain seperti di Sulsel. Mereka disana sudah menerapkan sistem ini,” ungkap Fahmi

Hal itu dibenarkan Kasman Kabil. “Saya sudah koordinasikan dengan Baleg di DPRD dan juga kepada pak Wahab sebagai ketua. Beliau siap membahasnya dalam waktu dekat,” ujar Kasman Kabil.

TPP kata mantan Kepala Bidang Anggaran DKPAD Kabupaten Majene ini merupakan salah satu poin yang ditanyakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika dirinya bertemu di Mamuju. “Ini salah satu poin yang ditanyakan KPK,” katanya.

Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar sosialisasi Ranperbup tentang TPP medio awal 2018.

Dalam sosialisasi itu, dibahas tentang rencana pemberlakuan pembayaran TPP bagi  ASN dan dibuka oleh Bupati Majene Fahmi Massiara, di ruang pola bupati Majene.

Fahmi Massiara mengatakan, pemberlakukan TPP akan memberi kesempatan kepada setiap ASN untuk bekerja lebih profesional dan proaktif.

Kata dia, pemberlakuan TPP nantinya secara otomatis diterima dengan nilai sesuai beban kerja.

“Kalau kemarin ada yang hanya duduk saja, main hp, terima telpon, menunggu kerjaan dari pimpinan, sudah tidak boleh lagi. Kalau TPP diberlakukan, semua
harus proaktif,” tegas Fahmi.

Sementara Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Arifuddin menuturkan, pembayaran TPP berbeda dengan tunjangan kinerja (Tukin).

“Untuk sementara, Tukin belum bisa dibayarkan, itu karena keterbatasan anggaran
daerah,” jelas Arifuddin di hadapan para pimpinan OPD.

Sementara Kepala Bidang Anggaran DKPAD Pemkab Majene Irwansyah menyatakan, besaran nilai pembayaran TPP kepada ASN, masih menunggu hasil pembahasan DPRD Majene.

“Sesuai harapan pak bupati, pembayaran TPP, efektif dilakukan pada 1 April tahun ini,” Jelas Irwansyah.

Ia menjelaskan, TPP dibayarkan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang
memiliki perilaku kerja tinggi dan disiplin sesuai beban kerja.

“Artinya, beban kerja yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif sesuai
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta kegiatannya dilakukan secara
berkala,” terangnya.

Ia memaparkan, penjabaran sosialisasi TPP disebutkan indikator penilaian kriteria
TPP, dengan ketentuan, seperti terlambat datang dengan pemotongan sebesar 1 persen,  pulang sebelum waktunya sebesar 1 persen, datang tanpa mengisi dan melaporkan aktifitas harian dipotong sebesar 2 persen perhari.

“Begitu pula tidak masuk kantor tanpa keterangan dengan pemotongan sebesar 4,5
persen perhari. Pemotongan hanya dilakukan untuk TPP berdasarkan prestasi kerja,
kecuali cuti hamil,” tandasnya.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *