ASN Ini Terancam Kena Sanksi

Peristiwa

Mapos, Polman – Istri Wakil Bupati Polman, Haribulang, bakal terkena sanksi pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negeri( ASN ) dari Panwaslu.

Haribulang didapati ikut menghadiri pendaftaran suaminya HM. Natsir Rahmat sebagai pasangan calon Cabup dan Cawabup di KPU Polman, Rabu (17/1/2018).

Ilustrasi.

Arhamsyah Kepala Divisi Penindakan Panwaslu Polman mengatakan Haribulang diduga melanggar PP 53 undang undang nomor 5 tentang ASN kemudian surat edaran Kemenpan RB dan Kemendagri sebagaimana tertuang dalam regulasi tidak memperbolehkan seorang ASN turut andil dan ikut serta dalam pendaftaran paslon di KPU.

”Pukul 9.30 Wita tadi kami undang yang bersangkutan untuk menjelaskan soal hadirnya beliau di pendaftaran paslon Cabup di KPU, yang pastinya kalau kita perhatikan PP 53 di undang undang nomor 5 tentang ASN kemudian ada surat edaran dari komisi ASN maupun Menpan RB dan Kemendagri itukan tidak diperbolehkan.” jelasnya.

Arhamsyah menjelaskan pihaknya tidak bisa kompromi sebelum ada keterangan ahli dari Inspektorat.

”Tidak ada aturan menjelaskan itu, tapi dia dilematis menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu juga mau bagaimana caranya kalau tidak dampingi suaminya,” terang Arhamsyah.

Ia menambahkan Haribulang akan dimintai klarifikasi selama lima hari atau tiga plus dua kemudian proses selanjutnya adalah wewenang Kemendagri untuk menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat.

”Kalau inilah proses di Panwas kami tindak lanjuti dengan klarifikasi selama lima hari. kami juga akan koordinasi dan butuh keterangan ahli dari inspektorat ada tidak aturan mengenai itu karena dia istri paslon bagaimana memposisikan diri, apalagi pada hari itu bukan hari libur,” ujar Arhamsyah.

Sebelumnya, semua SKPD di Polman sudah kita surati tentang regulasi larangan ASN menghadiri pendaftaran paslon atau terlibat politik praktis, demikian juga dengan tenaga sosial yang menggunakan program daerah apalagi mengatasnamakan suatu paslon.

“Yang kami pahami berkoment dan berfoto bersama di medsos dengan bakal calon kalau kita lihat PP 53 dan surat edaran Kemendagri, disitu jelas ada sanksinya.” jelasnya.

(aji) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *