Ashari : Dinas ESDM Sulbar dan Pemkab Mateng Langgar Permen

Mamuju Tengah

Mapos, Mateng – Direktur CV. Rafli mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Pemerintah Provinsi Sulbar.

Kekecewaan CV. Rafli karena hingga kini belum diterbitkannya izin Operasi Produksi (OP), padahal dasar penerbitan izin IUP sudah dikantonginya seperti izin eksplorasi dan kajian Amdal dari Unhas Makassar.

Direktur CV. Rafli, Ashari Latif mengaku, tidak terbitkannya izin operasi produksi, dinilai sangat merugikan perusahannya beserta karyawannya.

Ia menilai, Dinas ESDM Provinsi Sulbar telah melanggar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Padahal kata dia, ada Permen ESDM RI, bila memiliki izin eksplorasi maka pemerintah wajib menjamin akan mengeluarkan izin Operasi Produksi (OP). Jika Permen ini dilanggar, itu berarti fatal, artinya Pemrov dan Pemda melawan aturan Pemerintah Pusat.

”Ini sudah jelas dalam Permen ESDM. Jangan dipersulit hanya untuk kepentingan segelintir oknum pejabat. Kasihan masyarakat kecil yang hidup dari hasil kumpul batu di sungai,” ujar Ashari.

Untuk tidak terjadi kerugian, baik pihak pengusaha maupun pemerintah setempat, kata Ashari, dirinya pernah mengusulkan beberapa opsi saat pertemuan di Polda Sulbar dan dihadiri oleh dua perusahan. Pertemuan itu di mediasi oleh Polda Sulbar saat itu.

“Opsi pertama yang saya berikan adalah hulu atau hilir, saya siap ciutkan dan opsi kedua, semua satu bendera, artinya semua bebas masuk bekerja apabila ada proyek APBD dan APBN. Namun dua perusahan itu sangat serakah,” kata Ashari.

“Padahal saya sudah legowo untuk di ciutkan tapi permintaan dua perusahan tambang itu malah meminta agar di ciutkan pas di depan jalan rumah saya serta memberikan kepada saya tempat untuk mengelola jauh dari tempat pertama saya mengelola,” terangnya.

Ashari mengakui, ada kejanggalan dalam penerbitan IUP OP CV. Rafli, sepertinya ada permainan dan kepentingan sepihak. Dirinya mengakui bahwa pemerintah tidak memikirkan kehidupan nasib orang banyak.

Direktur CV. Rafli, Ashari Latif (Brekele).

”Kalau tidak ada ji titik terangx tidak usah, lebih baik di kasih lanjut. Takkala mi! Kadis ESDM yang lebih tau persoalan ini, dan dia kan sudah tolak rekomendasi bupati, terus kenapa tetap dia tidak terbitkan saja rekomendasi untuk Izin Operasi CV. Rafli,” ucap Ashari yang juga biasa disapa Brekele. Kamis (15/3/2018).

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *