Andi Mappangara Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Hukum

Mapos, MamujuĀ – Pengadilan Tipikor Mamuju, Rabu (25/4/2018) menggelar sidang kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 dengan terdakwa Andi Mappangara.

Dalam sidang perdana tersebut, Andi Mappangara akan duduk di kursi terdakwa mendengarkan surat dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Mamuju.

Sebelumnya, Kejari Mamuju telah melimpahkan tahap dua, Andi Mappangara dan tiga pimpinan DPRD serta barang bukti ke tahap penuntutan pada Rabu (18/4/2018) lalu.

Oleh penyidik Kejari Mamuju, Andi Mappangara dan tiga pimpinan DPRD diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. “Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah,” kata Kajati Sulselbar, Jan S Maringka.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Sebelumnya, kasus ini ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar, namun karena kewenangan penuntutan diharuskan berdasarkan locusnya, maka dengan begitu, Kejari Mamuju mengambil alih Kasus dengan kerugian negara cukup besar untuk dibuktikan di Pengadilan Tipikor.

Dalam kasus ini, Kejati telah menetap empat orang tersangka. Keempatnya adalah mantan anggota DPRD sulbar yakni, Andi Mappangara, Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *