AMM Nilai Pernyataan ABM Jadi Bola Liar

Berita Utama

Mapos, Mamuju¬†–¬†Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Majene (AMM) mendatangi kantor DPRD Sulbar di jalan Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan, salah satunya tentang pernyataan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) yang mengatakan jika hak partisipasi atau PI dibagi agar anggota DPRD Provinsi Sulbar juga “diingat”.

ABM juga menyebut “Silakan diatur, tapi ingat-ingat tong ki,” kata ABM seperti ditirukan Wakil AMM, Adi Ahsan. Senin (16/7/2018).

Olehnya, kata Adi Ahsan, kami datang kesini untuk mengklarifikasi, apa betul DPRD berkata demikian.

Menurutnya, pernyataan ABM dengan menyebut “Silakan diatur, tapi ingat-ingat tong ki,” kata ABM seperti ditirukan Adi Ahsan menjadi bola liar sehingga ada indikasi bagi hasil atas PI Migas Blok Sebuku menjadi semakin tak terarah karena ada kepentingan dan tekanan dari pihak DPRD Provinsi.

“Pernyataan ABM inilah yang membuat kami harus turun untuk melakukan klarifikasi ke DPRD,” ujarnya.

Peenyataan Sikap Aliansi Masyarakat Majene (AMM).

Selain itu, kata Adi Ahsan, ada enam point pernyataan sikap AMM yang harus segera dilaksanakan, diantaranya :

1. Menuntut DPRD Sulbar mengusut tuntas pernyataan Gubernur Sulbar yang mengatakan “DPRDKU”

2. Menuntut DPRD Sulbar untuk mempertegas regulasi yang mengatur hak dan kewenangan Pemda Majene sebagai pemilik saham 50 persen dalam perda pembentukan BUMD pengelolahan migas di Blok Sebuku/Lere-lerekang dengan mencantumkan pasal yang jelas.

3. Menuntut DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar melibatkan Pemda Majene dalam penentuan lembaga Fit dan Proper test untuk menentukan Direksi BUMD dengan mencantumkan kedalam pasal yang jelas.

4. Menuntut DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar melibatkan Pemda Majene dalam komposisi Direksi BUMD, baik BUMD penerima maupun BUMD pengelola dana bagi hasil taa investasi di Blok Sebuku.

5. Mendesak DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar untuk mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan SKK Migas untuk percepatan kontrak antara pemerintah dan kontraktir PT. Mubadalah Petroleum

6. Menuntut DPRD Sulbar untuk mendesak Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar segera melaksanakan pertemuan resmi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Majene.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *