Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sebut Keterangan Saksi Ahli Sudah Tepat

Hukum

Mapos, Mamuju¬†–¬†Ketua Laskar Anti Korupsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis berpendapat, keterangan saksi ahli Prof Andi Muhammad Sofyan di sidang dugaan korupsi APBD Sulbar yang menghadirkan empat mantan pimpinan DPRD Sulbar sudah tepat.

Muslim menilai, Kejaksaan tidak berhak menentukan besaran kerugian negara. Didalam undang-undang sudah dijelaskan semua, yang berhak menghitung dan menentukan kerugian negara adalah BPK bukan dari instiusi lain seperti kejaksaan.

“Jadi apa yang disampaikan oleh saksi ahli di sidang kemarin, itulah yang betul. Kalau memang ada indikasi kerugian negara, tugas dari BPK lah yang mengauditnya bukan dari kejaksaan,” papar aktivis penggiat anti korupsi ini. Selasa (31/7/2018).

Hal yang senada juga disampaikan Ketua DPD Gerak Sulbar Arman.

Gerak berpendapat bahwa Kejaksaan terlalu terburu-buru dalam menetukan status empat mantan pimpinan DPRD sebelum mengetahui ada tidak kerugian negara sesuai dengan hasil audit BPK.

“Saya melihat, kejaksaan terlalu terburu-buru dalam menentukan status tersangka kepada empat mantan pimpinan DPRD Sulbar ini hingga kasus ini terus bergulir tanpa muara yang jelas,” sebutnya.

Menurutnya, bila kejaksaan tidak terburu-buru, akan banyak yang bisa terjaring termasuk dari para OPD di lingkup Pemprov Sulbar.

Sebelumnya, pada sidang kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 menghadirkan saksi ahli Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Andi Muhammad Sofyan.

Dalam keterangannya di depan majelis hakim pengadilan Tipikor Mamuju, Prof Andi Muhammad Sofyan menegaskan, pasal yang didakwakan kepada empat mantan pimpinan DPRD Sulbar kabur atau tidak jelas.

“Kaburnya, karena tidak menjelaskan pasal 143 KUHP dan itu wajib dijelaskan secara cermat, jelas dan lengkap. Nah resiko hukumnya dalam pasal itu ada, yakni batal demi hukum kalau tidak jelas dan lengkap,” kata Prof Sofyan, Senin (30/7/2018).

“Tadi jelas sudah kita simak secara bersama, dilakukan evaluasi dalam persidangan, mulai dari surat dakwaan yang mendakwakan pasal 12 huruf i undang-undang Tipikor, itu sama sekali lain, terus kebawah, apalagi yang ada hubungannya dengan pasal 2 dan 3,” sambungnya.

Seharusnya, penjelasan tentang kerugian negara wajib ada sejak dimulainya penyidikan, apabila tidak ada maka tersangka tidak dapat didakwakan pasal 2 dan 3 undang-undang Tipikor.

Sidang perkara dugaan korupsi dana APBD Sulbar 2016 yang mendudukkan empat eks pimpinan DPRD Sulbar sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Mamuju, Senin (30/7/2018).

“Kalau batal demi hukum, tafsirannya berarti itu dianggap tidak pernah sesuai apa yang didakwakan oleh JPU, sehingga keempat terdakwa harus bebas, konsekuensinya memang kesana bebas demi hukum,” tuturnya.

(toni)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.