Akhiri Polemik Gubernur Sulbar vs DPRD

Mamuju

Mapos, Mamuju – Perseturuan antara Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) dengan DPRD, kian meruncing. Saling serang dan saling membuka borok masing-masing. Polemik antara eksekutif dan legislatif ini bukan hanya jadi tontonan masyarakat, melainkan juga rawan jadi santapan politisi.

Kisruh bermuara pada keterlambatan pembahasan APBD P hingga tertolaknya di Kemendagri. ABM menuding, pihak DPRD Sulbar faktor dari keterlambatan APBD P lantaran sering menggoreng.

Inilah pangkal persoalan yang memicu kubu masing-masing menabuh genderang perang. Langkah ABM membawa persoalan ini dengan mengeluarkan pernyataan bahwa pihak DPRD adalah biangnya.

DPRD pun membalas dengan menuding gubernur tidak paham mekanisme. Makin gaduh. “Makanya kalau ada rapat pembahasan anggaran, gubernur harus hadir jangan, sedikit-sedikit diwakili biar ditahu,” ujar Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras saat menggelar jumpa pers di kantor DPRD, Senin (29/10/2018).

Amaliah Fitri Aras menyayangkan tudiangan keterlambanan pembahasan APBD-P yang hanya dialamatkan kepada lembaga yang dipimpinnya itu.

Menurut dia, adalah hal yang tidak pantas jika istilah ‘goreng-goreng’ yang digunakan oleh Ali Baal Masdar dalam tudingannya ke DPRD, disampaikan oleh sosok Gubernur Sulawesi Barat.

“Statement di media itu, bukan pernyataan seorang Gubernur. Tidak pantas bagi seorang Gubernur mengatakan seperti itu. Tidak boleh menyalahkan pihak manapun. Sebab yang harus dilakukan adalah bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan itu, bukan justru saling menyalahkan,” tutur Amaliah Fitri di hadapan sejumlah wartawan.

Untuk informasi, belum lama ini, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyebut DPRD-lah yang menjadi penyebab keterlambatan pengesahan APBD-P tahun 2018. Kata Ali seperti yang dimuat di salah satu media di Sulawesi Barat, proses pembahasan APBD-P terlalu lama digoreng-goreng oleh DPRD.

“Tidak ada yang dengan sengaja mau untuk mengulur-ulur pembahasan APBD-P kita, tidak ada itu. Yang ada adalah, kami harus tetap melewati serengkaian mekanisme pembahasan yang memang telah berlaku. Tidak boleh kita melompati mekanisme itu,” sumbang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan di konfrensi pers yang sama.

DPRD Sulawesi Barat justru mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam hal percepatan pembahasan APBD. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munanadar Wijaya menegaskan, keterlambatan pembahasan APBD, apakah itu pokok, atau APBD-P, lebih sering dipicu oleh lambatnya eksekutif memasukkan dokumen APBD ke DPRD.

“Sebab yang bisa saya pastikan, yang ada itu adalah dokumen yang sering terlambat disodorkan ke DPRD. Saya cukup sering mengikuti proses pembahasan APBD, saya tahu persis bahwa memang yang cukup sering itu adalah eksekutif yang memang terlambat memasukkan,” cetus Munandar Wijaya.

Semetara, kecurigaan ABM, yang menuding DPRD menggoreng, itu bukan tanpa sebab. Keterlambatan pembahasan APBD P hingga tertolaknya di Kemendagri menjadi dasar gubernur mengeluarkan statementnya. Publik pun dibuat geleng-geleng kepala.

DPRD Jumpa Pers

Tanggapan Warga Mamuju

Kegaduhan DPRD vs Gubernur Sulbar membuat publik jengah dan lelah. Setiap hari warga disodori kekisruhan eksekutif dan legislatif. Lalu kapan kerjanya ? Padahal agenda pembangunan sudah harus dimulai. Kalau anggota Dewan dan gubernur terus berseteru, pembangunan di Sulbar bakal terhambat dan penyerapan anggaran akan rendah.

Kita berharap pertikaian antara legislatif dan eksekutif segera diakhiri. Sebaliknya, justru kemitraan harus dipererat demi kemaslahatan warga Sulbar. Tanggalkan ego masing-masing, dan perbaiki komunikasi yang selama ini tersumbat

Artinya, simpul perseteruan ini bermuara pada kurang komunikasi. Kalau pangkal persoalannya adalah kurang komunikasi, kedua pihak sebaiknya duduk bersama membangun komunikasi yang lebih baik. Kalau tidak, pelayanan terhadap masyarakat akan terbengkalai dan pembangunan di Sulbar bakal keteter.

(toni)

1 thought on “Akhiri Polemik Gubernur Sulbar vs DPRD

  1. Ini bukti bahwa gubernur tdk mampu membangun sinergitas dg lembaga lain… Untuk menopang kinerja pemerintah..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

loading...