Ada Indikasi Program Pemerintah Ditunggangi Caleg

Majene

Mapos, Majene – Ketua Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan) Provinsi Sulbar, Muhammad Arifullah menilai, sejumlah program pemerintah ditunggangi calon legislatif (Caleg) di tahun politik 2018 dan 2019.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Amril Salam        foto : ipunk

Kepada Mamujupos.com, Senin (3/9/2018) pekan lalu, Arifullah mengaku menemukan ada oknum Caleg yang ‘menumpang’ program pemerintah untuk mendapat simpati masyarakat.

Ia memberi contoh, program pemerintah Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang lazim disebut bedah rumah juga diduga turut ditunggangi.

Padahal, katanya program BSPS dan BRS merupakan program nasional untuk masyarakat prasejahtera.

Pada tempat terpisah, salah seorang legislator DPRD Majene, Arwin B dimintai tanggapan atas dugaan adanya Caleg memanfaatkan program pemerintah untuk mendapatkan simpati masyarakat mengatakan, perbuatan itu sangat tidak etis.

“Keliru kalau ada Caleg yang mencari popularitas melalui program pemerintah. Memang, setiap program pemerintah pasti beraroma politik, tapi bukan pada tataran Caleg,” akunya.

Dikatakan, program bedah rumah sudah sejak beberapa tahun silam dilaksanakan dihampir semua kabupaten – kota di Indonesia. “Bukan karena usulan atau inisiatif Caleg tertentu,” katanya.

Ia berharap agar masyarakat tidak mudah percaya kalau bedah rumah adalah program Caleg tertentu.

“Sesungguhnya program bedah rumah adalah murni program pemerintah, bukan program Caleg,” tutur Arwin seraya menambahkan, jika ingin mendapat simpati dari masyarakat, Caleg harus bisa membuat program yang betul-betul memihak kepada kepentingan rakyat.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Amril Salam juga menyesalkan adanya Caleg yang menumpang pada program BSPS dan BRS dibawah kendali bidangnya.

Ia menyebut, program tersebut adalah amanah UU No1 tahun 2011 tentang perumahan pemukiman yang di break down menjadi visi misi pemerintah, terutama menangani masalah perumahan yaitu, pengurangan RTLH, penanganan backlog hunian dan kepemilikan serta program integrasi penanganan kawasan kumuh.

“Jadi sudah jelas ini program pemerintah, bukan program Caleg,” tegas Amril Salam.

Namun kata dia, dirinya tidak mungkin dapat melarang para Caleg untuk tidak menjual program demi kepentingan mereka. “Tidak mungkin saya mendatangi satu persatu Caleg untuk melarang. Tapi kalau ada aduan dari masyarakat, tetap akan saya tindaklanjuti,” tegasnya.

Dia berharap, masyarakat tidak percaya jika ada Caleg yang menjual program pemerintah demi meraup simpati.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *