ABM Dituding Tak Adil Soal PI, Aliansi Masyarakat Majene Ancam Demo Besok

Sulawesi Barat

Mapos, Majene – Ribuan masyarakat Kabupaten Majene yang menamakan diri aliansi masyarakat Majene mengancam akan melakukan aksi demo besok Jum’at 8 Juni 2018 di bundaran tugu pahlawan Pusat Pertokoan Majene terkait penandatangan nota kesepahaman atau MoU atas pembagian participating interest (PI) pada blok Sebuku di Pulau Lerek-lerekang atau Lari-lariang yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM).

Salah seorang tokoh pemuda di daerah itu Muhammad Irfan Syarif Kamis (7/6/2018) menyebut, kebijakan Gubernur Sulbar ABM atas pembagian PI blok Sebuku atau Lerek-lerekang dengan mengusulkan pembagian PI sebesar 3 persen untuk Provinsi Sulbar dan 1 persen untuk Kabupaten Majene dianggap mencederai rasa keadilan.

“Atau dalam hitungannya 60 persen Provinsi Sulbar dan Kabupaten Majene hanya 20 persen. Maka atas keputusan Gubernur dimaksud sangat menciderai rasa keadilan kita sebagai masyarakat Majene,” ujar Irfan Syarif.

Di sisi lain katanya, Gubernur ABM telah melanggar Permen ESDM No. 37 tahun 2016.

“Bahwa kita masyarakat Kabupaten Majene menginginkan kesepakatan yang telah disepakati pada tahun 2012 yang pada pokoknya berisi bahwa pembagian PI blok Sebuku atau Lerek-lerekang menyebut 50 persen untuk Provinsi Sulbar dan 50 persen untuk Kabupaten Majene,” ungkap Irfan Syarif.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah seluruh element masyarakat tanpa terkecuali dalam mendorong pembagian PI blok Sebuku, baik unsur organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat serta pemerintah dan media yang siap memuat segala aksi yang berkaitan dukungan atas kesepakatan pembagian PI 50 persen untuk Kabupaten Majene.

Semenatara itu, salah seorang legislator DPRD Provinsi Sulbar Dapil Majene Andi Irfan Sulaiman Balimalipu melalui dinding komentarnya di facebook menyatakan dirinya akan berdiri di garis yang sama untuk masalah ini.

“Hanya sikap over reaktif tidak perlu kita tunjukkan di tengah upaya kita untuk menuntaskan proses ini. Kementerian ESDM sudah sangat tegas menyatakan akan menolak setiap upaya yang tidak sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam MoU. Kalaupun ada wacana gubernur dalam menetapkan porsi yang melibatkan kabupaten lain, itu juga atas dasar masukan beberapa pihak dan klau dinilai penyebutan angka dianggap tdk wajar akan terbantahkan dengan sendirinya di kementerian ESDM,” kata Andi Irfan.

Menurut dia, dirinya terlibat sebagai salah seorang anggota pansus pembentukan BUMD sekaligus mewakili masyarakat Majene di Provinsi Sulbar.

“Sikap kita sama 50:50 titik. Apa yang berjalan saat ini belum masuk tahap akhir. Kami dan beberapa teman di DPRD Provinsi punya pemikiran yang sama dengan apa yang menjadi harapan kita di Majene sehingga tahapan dalam penentuan besaran prosentase PI tersebut akan didorong dalam Perda khusus yang tentu pembahasannya tetap akan merujuk pada ketentuan yang ada meskipun ada keinginan pak gubernur mengatur melalui Pergub sama seperti yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel,” tandas Andi Irfan.

(ipunk)

1 thought on “ABM Dituding Tak Adil Soal PI, Aliansi Masyarakat Majene Ancam Demo Besok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *