4 Terdakwa Mantan Pimpinan DPRD Sulbar Sebut Tuntutan JPU Tidak Jelas

Hukum

Mapos, Mamuju¬†–¬†Empat mantan pimpinan DPRD Sulbar dituntut kurungan tujuh tahun dan denda subsider Rp 200 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Mamuju ini menghadirkan empat terdakwa yakni Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU menggunakan pasal 12 huruf i nomor 31 tahun 1999 tipikor.

JPU menyebut, keempat terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, terdakwa Andi Mappangara yang ditemui usai persidangan mengatakan, tuntutan JPU tidak berdasar dan ngawur.

Dia mengatakan, pada persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi sangat jelas maupun kerugian negara tidak ditemukan. Hasil audit inspektorat dan BPK tidak ditemukan adanya kerugian negara.

“Saya katakan tuntutan JPU tidak jelas dan ngawur,” sebutnya. Kamis (16/8/2018).

Andi Mappangara bersama laywernya rencananya akan melakukan pembelaan (pledoi) atas tuntutan JPU tersebut.

Hal yang senada juga disampaikan oleh pengacara dari tiga terdakwa.

Mereka mengatakan, tuntutan yang diberikan JPU kepada kliennya terlalu tinggi dan asal-asalan.

“Faktanya kan jelas, tidak ditemukan kerugian negara, kemudian apa yang dituduhkan oleh JPU semuanya terbantahkan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan,” akunya.

Mereka mengatakan, ada diskriminasi terhadap kliennya.

“Kami katakan ada diskriminasi. Sekali lagi kami katakan, tuntutan JPU tidak jelas dan tidak berdasar,” pungkasnya.

Pengadilan Tipikor Mamuju.

Rencananya ketiganya juga akan melakukan pembelaan yang dijadwalkan akan digelar pada hari Kamis (23/8/2018).

(toni)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.