Advetorial

Pastikan Peserta Paham Prosedur Pelayanan Kesehatan, BPJS Cabang Mamuju Gelar Sosialisasi


Kepala BPJS Cabang Mamuju "Wahida" Dok. Mamujupos.com

Kepala BPJS Cabang Mamuju "Wahida" Dok. Mamujupos.com

Mapos. Mamuju - Guna memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program jaminan kesehatan dan prosedur memperoleh pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan melalui Media Center Gathering BPJS Cabang Mamuju menggelar sosialisasi yang dihadiri para awak Media. Media di rasa perlu untuk mempublish kepada masyarakat terkait manfaat dan prosedur cara menjadi peserta dan yang telah menjadi peserta BPJS.

"Tujuannya satu, agar peserta dapat memperoleh informasi dan manfaat sesuai dengan haknya dan melalui sistem prosedur yang benar. Banyak sekali kasus-kasus yang berkembang muncul di media massa diakibatkan karena peserta yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, baik itu karena ketidaktahuan ataupun yang lainnya. Dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi, harapannya kasus-kasus tersebut dapat kita minimalisir,” jelas Kepala BPJS Cabang Mamuju Wahida, Rabu (13/09/2017).

Dok. Mamujupos.com

Dok. Mamujupos.com

Wahida, juga menjelaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga, FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata.

“Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang ini, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Kita ingin mengubah paradigma bahwa FKTP hanya tempat untuk meminta rujukan saja. Kalau bisa ditangani di puskesmas, kenapa harus pergi ke rumah sakit? Jika dirasa pasien peserta BPJS Kesehatan perlu penanganan spesialistik, barulah dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit.” terangnya.

Untuk itu, lanjut Wahida, BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, termasuk pemberian edukasi guna lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada kesehatan. Dalam acara sarasehan dan sosialisasi yang dihadiri sekitar 25 awak media tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai pentingnya gotong royong.

“Mari kita bayangkan. Jika ada satu orang peserta JKN-KIS diindikasi harus dilakukan tindakan operasi jantung dengan biaya Rp160 juta rupiah, dengan iuran rata-rata Rp51.000,- maka diperlukan sebanyak 3.737 orang peserta JKN-KIS yang sehat dan membayar iuran. Kalau hanya peserta yang sakit saja yang membayar iuran dan tidak membayar iuran lagi ketika sudah sehat, dari mana kita bisa membayar biaya pelayanan kesehatan peserta lainnya yang membutuhkan?, beda halnya peserta yang menjadi tanggungan Pemerintah Setempat, peserta yang menjadi tanggungan pemerintah tidak usah membayar iuran, ” kata Wahida.

Dok. Mamujupos.com

Dok. Mamujupos.com

Untuk memastikan implementasi program jaminan kesehatan di daerah berjalan dengan baik, pihak BPJS Kesehatan juga senantiasa melakukan kegiatan monitoring evaluasi ke fasilitas kesehatan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Wahida menyampaikan bahwa BPJS masih dirasakan belum menyentuh sampai pada akar rumpun. Sehingga masih ditemui hal-hal yang semestinya tidak terjadi. Dan sosialisasi ini menjadi sangat penting karena BPJS masih barang baru. Wahida pun berharap sosialisasi ini dapat memberi jawaban terhadap beragam pertanyaan mengenai program BPJS.

Untuk itu, BPJS Cabang Mamuju akan melakukan sosialisai ke desa-desa,  membuka loket pemberian informasi kepada masyarakat maupun pendaftaran dan pembayaran iuran, Kata Wahida.

Wahida menyampaikan sebagai pengantar tentang program BPJS. Bahwa mulai 1 Januari 2014, PT Askes telah berganti nama menjadi BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Jika Askes adalah badan hukum persero, maka BPJS merupakan badan hukum nirlaba/publik.

Dok. Mamujupos.com

Dok. Mamujupos.com

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

Yang perlu diperhatikan, bahwa keanggotaan BPJS adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Bagi PNS, jika telah menjadi anggota Askes otomatis akan diikutkan dalam keanggotaan BPJS. Sehingga tidak perlu datang ke kantor Askes/BPJS untuk memperbarui data, kecuali jika ada perubahan anggota keluarga (kelahiran anak ke-3 atau ingin mendaftarkan anggota keluarga yang lain). Jika pada Askes, keluarga yang menjadi tanggungan hanya sampai anak ke-2, maka pada BPJS kepesertaan menjadi 3 anak (belum menikah dan di bawah 21 tahun atau di bawah 25 tahun jika kuliah). Anggota keluarga yang lain dapat didaftarkan kepesertaannya dengan membayar iuran tambahan.

Kabar yang membanggakan, masyarakat tidak perlu lagi ke kantor BPJS untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran,  cukup melalui Aplikasi di HP Android dengan membuka app play store dan ketik "JKN Mobile", Tutup Wahida.

Di akhir sesi,  Ia pun memberikan kesempatan untuk bertanya jawab.

(Sudirman Al Bukhori)